1.225 Siswa di Sekolah Rakyat Mulai Masuk Asrama pada Awal Juli 2025

Sebanyak 1.225 siswa dijadwalkan mulai masuk Asrama pada 7 Juli 2025 untuk memulai tahun ajaran baru di 19 Sekolah Rakyat yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Restu Novi Widiani Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim menjelaskan, 1.225 siswa tersebut merupakan anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 di Jawa Timur.

Rencananya, Prabowo Subianto Presiden RI meresmikan pembukaan Sekolah Rakyat di Jawa Timur secara langsung pada 14 Juli 2025.

“Akan di-launching nanti oleh Bapak Presiden, tapi kita belum tahu ya titiknya di mana. Tapi untuk Jatim ada 19 Sekolah Rakyat yang siap memulai sekolahnya dengan jumlah siswa 1.225 orang,” ujar Novi saat ditemui di Surabaya, Selasa (23/6/2025).

Sementara itu, di antara 19 Sekolah Rakyat itu, tiga di antaranya adalah milik Pemprov Jatim. Yaitu ada tiga rombongan belajar (rombel) SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.

Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di Surabaya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Jombang, Pacitan, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Ponorogo, Kota Pasuruan, Jember, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, dan Tuban.

“Rencananya kegiatan belajar mengajar kan dimulai tanggal 14 Juli, tapi nanti sejak tanggal 7 Juli para siswa sudah masuk ke asrama di sekolahnya,” imbuh Novi.

Kemudian untuk operasional 19 Sekolah Rakyat tersebut, pemerintah telah menyiapkan sekitar 500 guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik

Baik untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA, para guru tersebut diutamakan adalah ASN mauapun PPPK baik yang penuh waktu maupun paruh waktu.

Novi memastikan seluruh siswa sekolah rakyat sudah melalui verifikasi dan dikeluarkan SK oleh gubernur, bupati dan walikota setempat.

Sehingga semua siswa telah melalui proses seleksi dan dipastikan dari keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari DTSEN yang telah melalui ground check.

“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab kota maka SK siswa yang menetapkan bupati dan wali kota,” tuturnya.

Selain 19 Sekolah Rakyat, Novi juga menyebut juga ada 23 lokasi BLK di Jatim yang sedang dilakukan asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap kedua.

“Untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” jelasnya. (wld/saf/ipg)