Nanik S Deyang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama 10 bulan terakhir, telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Angka ratusan ribu itu, terserap di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Ayo kita hitung, minimal satu dapur itu 50 orang, dikalikan sekarang sudah 12 ribu SPPG, berarti saat ini sudah 600 ribu lebih tenaga kerja secara langsung, yang artinya itu baru pekerja di dapur saja. Satu dapur ada 15-20 pemasok, dan satu pemasok bisa menambah tenaga kerja 5-10 orang, maka sudah berapa juta penambahannya itu,” katanya, melansir Antara, Rabu (22/10/2025).
Nanik juga menjelaskan, belum ada rencana penambahan anggaran per porsi makanan. Saat ini, BGN masih menetapkan harga Rp10 ribu untuk satu porsi, kecuali di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku yang menyesuaikan ketentuan dari pemerintah daerah.
“Uang Rp10 ribu itu kita hitung masih cukup, kecuali di wilayah-wilayah tertentu misalnya Papua, Maluku, itu memang akan berbeda harganya, bukan Rp10 ribu. Namun, untuk wilayah-wilayah di luar yang kemahalannya tinggi, yang memang daerah di situ kan tinggi harga bahannya, itu enggak mungkin cukup Rp10 ribu,” tambahnya.
Di daerah-daerah tersebut, pemda memiliki peran penting untuk menentukan harga per porsi makanan, sehingga BGN terus melibatkan mereka untuk menentukan setiap rupiah yang ideal.
“Di daerah itu nanti akan diusulkan, pemda kan punya patokan harga ya, oleh karena itu kita ini terus melibatkan pemda. Di wilayah yang mahal itu kita sesuaikan, misalnya di Jawa Rp10 ribu cukup, tetapi di Papua belum tentu Rp30 ribu cukup satu porsinya, nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing,” paparnya.
Nanik juga mengemukakan, anggaran Rp71 triliun untuk target 82,9 juta penerima manfaat MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi bisa tercapai pada Maret 2026.
“Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun, nah kalau untuk yang 82,9 juta sasaran itu nilainya nanti dengan tambahan anggaran Rp351 triliun, berarti kalau itu kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” ucapnya.
Saat ini, sambung dia, sudah banyak calon mitra yang mengantre untuk turut menyukseskan Program MBG. Namun, BGN kini memperketat proses verifikasi untuk menghindari tata kelola dapur yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Sebetulnya yang mengantre bikin dapur ini sudah banyak banget, sekitar 120 ribu, padahal kita cuma butuh 30 ribu, sehingga di situ kita akan pilih, jangan-jangan menumpuk nih semua di Pulau Jawa. Kemudian yang agak lama di proses verifikasi, jangan sampai dapurnya asal-asalan, kemarin saya sidak juga masih ketemu dapur yang tidak memenuhi syarat,” tutupnya.(ant/kir/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
