20.000 Unit Rumah Subsidi akan Dibangun di Jawa Timur

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk dibangun di Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sesudah menggelar pertemuan dengan Maruar Sirait Menteri PKP RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Khofifah mengatakan rumah bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok buruh, dan wartawan.

Nantinya rumah subsidi tersebut dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

“Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” kata Khofifah, Jumat (9/5/2025).

Gubernur Jatim itu mengatakan program rumah subsidi ini memiliki harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Seperti  uang muka 1 persen, suku bunga tetap 5 persen sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

“Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Untuk tahap tahap awal realisasi program ini Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

“Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi ini Pak Menteri juga menghadirkan pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60 – 200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2.

Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR – FLPP diantaranya besaran penghasilan perbulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analsia Kredit Bank.

Sementara itu Maruar Sirait Menteri PKP RI mengatakan dirinya bakal merealisasikan misi Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat.

Bersama BP TAPERA, pemerintah telah menyiapkan menyediakan rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.(wld/iss)