Ribuan massa aksi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), akhirnya ditemui Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim pada, Kamis (27/11/2025) sore.
Pantauan suarasurabaya.net Adhy Karyono keluar bersama para perwakilan buruh usai audiensi tertutup, dan memaparkan jawabannya di hadapan pendemo.
“Atas nama Pemprov Jatim salam hangat dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jatim,” katanya membuka sambutannya.
Ia kemudian menyampaikan bahwa ketika aturan soal UMP itu turun dari pemerintah pusat, maka akan langsun dibahas oleh Pemprov Jatim.
“Kami berjanji ketika turun aturan akan mendengar dan membahas kembali data itu untuk membahas kesejahteraan buruh dan mengurangi disparitas. Silakan aksi sampai ditetapkan, tapi mohon jaga Jatim dengan tertib,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Adhy juga mengapresiasi peran buruh yang turut berperan menjaga kuatnya industri, yang mendominasi pertumbuhan ekonomi Jatim.
“Jatim 3 tahun terakhir ini sangat stabil, pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Salah satunya dari kontribusi industri. Dibalik itu buruh,” ungkapnya lagi.
Sementara Jazuli Juru bicara Gerakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (GASPER) Jatim menyebut, tuntutan kenaikan UMP ini untuk memutus sistem penetapan UMP selama 15 tahun yang dikenal rendah.
“Padahal di Jatim ada 38 kabupaten/kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, dan seterusnya. Hampir 15 tahun dihadapkan sistem Jatim, kabupaten terendah upahnya,” ungkapnya. (lta/bil/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
