Adies Kadir Wakil Ketua DPR Upayakan Solusi Sengketa Lahan 534 Hektare di Surabaya

Adies Kadir Wakil Ketua DPR RI menekankan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak warga Surabaya, Jawa Timur, yang terdampak sengketa lahan seluas 534 hektare di wilayah padat penduduk.

Konkretnya, Adies sudah meminta Komisi II DPR RI untuk segera memanggil seluruh pihak terkait, untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan.

Berdasarkan data yang dipegang Pimpinan DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, sengketa lahan itu mencakup lima kelurahan yaitu Dukuh Pakis, Dukuh Kupang, Pakis, Gunungsari, dan Sawunggaling, yang berada di Kecamatan Dukuh Pakis, Wonokromo, dan Wonocolo.

Menurutnya, wilayah tersebut sekarang sudah berkembang menjadi pusat urban dengan fasilitas publik, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan hotel berbintang.

Dalam keterangannya, hari ini, Senin (10/11/2025), di Jakarta, Adies bilang akan membawa persoalan itu ke tingkat kementerian terkait, supaya hak-hak warga tidak terabaikan.

“Ini bukan tanah terlantar. Warga sudah menempati, merawat, dan membayar pajak bumi dan bangunan selama puluhan tahun. Lalu tiba-tiba ada klaim lain yang mengabaikan hak mereka,” ujarnya.

Kemudian, dia juga mengajak Warga Surabaya tetap tenang dan bersatu dalam memperjuangkan kepastian hukum atas tanah yang sudah mereka tempati dan kelola secara sah.

Terkait sengketa lahan di Surabaya, Zulfikar Arse Sadikin Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengonfirmasi pihaknya sudah menerima berkas aspirasi warga, dan akan segera menindaklanjuti.

Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pertanahan, berencana memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak Pertamina, pemerintah daerah, serta perwakilan warga untuk duduk bersama mencari solusi.

Hal penting itu supaya tercapai penyelesaian komprehensif, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua akan dipanggil agar penyelesaian dilakukan secara komprehensif,” katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Di tempat terpisah, Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, pihaknya sudah menerima surat resmi dari Adies Kadir Wakil Ketua DPR RI melalui Komisi II DPR yang menyorot persoalan sengketa tanah di sejumlah wilayah strategis Kota Surabaya.

Nusron menyebut, pembentukan tim khusus Kementerian ATR/BPN merupakan respons cepat terhadap aspirasi dari DPR dan masyarakat.

Dia menegaskan, proses investigasi akan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

“Kami tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut. Semua pihak akan kami dengarkan, dan kami pastikan tidak ada yang dirugikan secara sepihak,” tegasnya. (rid/faz)