AHY: Butuh Anggaran Sekitar Rp51 Triliun untuk Pulihkan 3 Provinsi Sumatra

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra mencapai sekitar Rp51 triliun.

Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang telah disampaikan kepada Prabowo Subianto Presiden.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY sapaan akrabnya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (12/11/2025) yang dikutip Antara.

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan rinci masih terus diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan sehingga nilai kebutuhan anggaran berpotensi berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing lokasi terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujar dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan paralel dengan penanganan darurat yang masih berlangsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Di sisi permukiman, Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan terdapat sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi yang akan ditangani melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke kawasan yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” kata Ara sapaan akrabnya.

Ia menegaskan survei lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan kebutuhan relokasi memerlukan waktu karena mencakup ratusan ribu unit, sekaligus penentuan lokasi relokasi dan skema pembangunan rumah baru di lahan yang aman. (ant/bil/ham)