Bahlil Akan Wajibkan BBM dengan Kandungan Etanol 10 Persen Mulai 2027

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memandatorikan atau mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen (E10) mulai tahun 2027.

“Di 2027, kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” kata Bahlil saat Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (24/10/2025) yang dilansir Antara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan sumber energi nabati, dan memperkuat kedaulatan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024, impor minyak nasional mencapai 330 juta barel, terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel BBM.

Bahlil meyakini penerapan mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat menekan impor bensin, sebagaimana kebijakan Biodiesel 40 (B40) berhasil mengurangi impor solar.

“Kita sudah buktikan dengan biodiesel. Sekarang saatnya bensin kita juga punya substitusi nabati,” ujarnya.

Catatan Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia berhasil menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS sepanjang 2020–2025 dari penerapan mandatori biodiesel.

Rencana penerapan mandatori E10 juga dibahas dalam kerja sama energi Indonesia–Brasil. “Mereka (Brasil) mandatori etanol, di negara mereka itu E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada juga E85,” tutur Bahlil.

Untuk mereplikasi keberhasilan Brasil, Bahlil mengirim tim khusus ke Brasil untuk bertukar pandangan dan belajar langsung penerapan mandatori bioetanol.

“Karena ini sesuatu yang baru, maka saya kirim tim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakar di sana. Mereka juga akan ke sini untuk saling memberi informasi dan pengetahuan tentang pengalaman, termasuk pendataan regulasi,” katanya.

Ia menambahkan, Brasil juga tertarik mempelajari kebijakan mandatori biodiesel Indonesia. “Semalam pas tanda tangan, kami diskusi. Ada kemungkinan besar investor dari Brasil,” ungkapnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Bahlil menargetkan kebutuhan bahan baku etanol sebesar 1,4 juta kiloliter (KL) bisa dipenuhi dari dalam negeri tanpa impor. Karenanya, ia menegaskan pentingnya pembangunan pabrik etanol dari singkong, jagung, dan tebu.

“Ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Begitu ditanam, selesai, kita bangun pabrik etanolnya,” katanya.

Ia menyebut, pabrik etanol berbahan baku tebu kemungkinan besar dibangun di Merauke, Papua Selatan, sementara pabrik berbahan baku singkong masih dalam tahap pemetaan lokasi.

Bahlil memastikan pemerintah juga akan memberikan insentif bagi investor yang membangun pabrik etanol di Indonesia. “Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada,” tegasnya.

Rencana mandatori E10 sendiri mendapat dukungan penuh dari Prabowo Subianto Presiden, yang menilai kebijakan itu akan membantu mengurangi emisi karbon dan ketergantungan impor BBM.

Terkait rencana mandatori kandungan etanol 10 persen dalam campuran BBM, Simon Aloysius Mantiri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan siap untuk menjalankan program tersebut.

Simon  menyampaikan bahwa Pertamina mengambil langkah yang selaras dengan program pemerintah, utamanya untuk menjamin ketahanan energi nasional. (ant/bil/ipg)