Bencana Alam di Sumatra Mengakibatkan 3.274 Sekolah dan Fasilitas Pendidikan Rusak

Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Senin (15/12/2025), memimpin Rapat Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Di forum itu, Presiden menerima laporan dari Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) terkait perkembangan penanganan dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan.

Laporan tersebut mencakup kondisi sekolah terdampak banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, serta langkah-langkah penanganan yang sudah dan sedang dilakukan Pemerintah.

“Untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274. Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam pendataan,” ujar Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen melanjutkan, sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, serta 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat IFP (Interactive Flat Panel). Kemudian, terdapat 3.420 unit toilet yang mengalami kerusakan.

Dalam upaya penanganan awal, Pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk barang.

“Yang sudah kami lakukan untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu. Pertama, bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku, teks, dan non-teks,” imbuhnya.

Berikutnya, bantuan dalam bentuk uang ada Rp21,1 miliar dari anggaran existing Kemendikdasmen, Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Lalu, tunjangan khusus guru di daerah bencana Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi.

“Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” lanjut Mu’ti.

Terkait kebijakan kurikulum, Mendikdasmen menyampaikan skenario penyesuaian kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana.

Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

“Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Tiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Empat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio, atau untuk kerja sederhana,” paparnya.

Untuk emulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat.(rid)