BP Haji Temukan Indikasi Dugaan Pungli kepada Jemaah Safari Wukuf

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menemukan indikasi adanya dugaan pungutan liar (pungli) Safari Wukuf yang menurut penuturan jemaah dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang bukan merupakan petugas haji resmi pemerintah.

“Kami akan melakukan proses tabayun atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu untuk memvalidasi pernyataan dari jemaah tersebut,” ujar Rachmat Tri Fahmi Tenaga Ahli BP Haji di Makkah, Selasa (10/6/2025), seperti dilaporkan Antara.

Layanan Safari Wukuf Lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Safari Wukuf ini memungkinkan jemaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

Jamaah dibawa dari hotel transit menuju Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan dengan pendampingan tenaga medis dan petugas haji.

Fahmi mengatakan, proses konfirmasi ini penting guna memastikan keakuratan informasi sebelum pengambilan tindakan lebih lanjut.

Program Safari Wukuf Lansia sendiri telah berlangsung sejak 2023, dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Layanan ini diperuntukkan bagi jemaah lanjut usia, berisiko tinggi secara medis, serta yang berada dalam kondisi kesehatan mengkhawatirkan.

Fahmi menekankan bahwa praktik pungutan dalam bentuk apa pun terhadap layanan ini merupakan pelanggaran serius yang mencoreng semangat kolektif dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas.

“Kami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan haji yang akuntabel, transparan dan prima. Terhadap oknum yang mencoreng amanah ini, kami akan bertindak tegas,” kata dia.

BP Haji juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas Satgas Safari Wukuf Lansia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi selama musim haji 2025.

“Kami menilai para petugas telah menjalankan tugas secara profesional dan menunjukkan integritas dalam melayani jemaah di lapangan,” kata dia.

Sebagai langkah strategis ke depan, BP Haji akan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2025. Evaluasi ini akan menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan BP Haji.

“Evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan, dan sistem pelayanan akan menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem penyelenggaraan haji tahun mendatang,” ujar Fahmi.

Sementara itu, Hilman Latief Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag memastikan bahwa program Safari Wukuf tidak memungut biaya apapun. Program ini memang disiapkan pemerintah bagi jemaah lansia hingga risiko tinggi.

“Program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insyaallah kita tidak memungut biaya apapun. Tidak ada biaya yang dipungut dari jemaah,” kata Hilman.

Terkait kabar yang beredar soal dugaan pungutan biaya, Hilman menjelaskan bahwa hal itu umumnya terjadi di luar konteks Safari Wukuf.

Ia menyebut bahwa komunikasi antara jemaah dengan pembimbing dari KBIH atau organisasi tertentu bisa menyebabkan adanya pengeluaran, misalnya untuk jasa dorong kursi roda saat menjalankan umrah wajib, umrah sunnah, atau aktivitas lain di Masjidil Haram.

Namun, Hilman menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak menarik biaya apapun untuk pelaksanaan Safari Wukuf. Jemaah yang mengikuti program ini akan dijemput dan diantar kembali ke hotel oleh petugas secara gratis.

“Untuk Safari Wukuf, pemerintah tidak memungut biaya apapun,” kata dia.(ant/iss)