
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jatim terus memperkuat inklusivitas dalam penanggulangan bencana.
Setelah membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) tingkat provinsi pada 2024, kini BPBD Jatim bersama Program Siap Siaga meluncurkan pembentukan ULD-PB di lima kabupaten secara serentak.
Peluncuran ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (31/7/2025), mencakup Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Malang, Sampang, dan Pacitan.
Gatot Soebroto Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim pada kesemptan itu mengatakan, pascapembentukan ULD-PB ini, penting agar BPBD kabupaten bersama pemangku kepentingan setempat untuk segera menyusun pelatihan serta sistem kesiapsiagaan dini yang ramah disabilitas.
“Kalau saat ini ada sirene dan EWS (early warning system) yang bisa didengar saat terjadi gempa atau tsunami, lalu bagaimana dengan teman-teman disabilitas rungu? Apa mereka juga bisa menangkap sinyal itu?” ungkap Gatot.
Menurutnya, ULD-PB harus merancang sistem peringatan dini yang adaptif terhadap kebutuhan ragam disabilitas, serta menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan agar kelompok disabilitas tidak lagi dianggap rentan, melainkan menjadi komunitas yang tangguh bencana.
Pangarso Suryotomo Direktur Kesiapsiagaan BNPB menambahkan, meski Jatim bukan yang pertama membentuk ULD-PB di tingkat provinsi, namun untuk level kabupaten, Jatim menjadi provinsi tercepat dalam pengembangannya.
Adapun ULD-PB itu dapat apresiasi dari berbagai pihak, selain dari Sobih Asrori Wakil Bupati Pasuruan yang menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok disabilitas yang kerap terpinggirkan dalam program kebencanaan.
Apresiasi juga datang dari Glen Askew Konjen Australia yang menyebut kolaborasi Pemerintah Australia dan Pemprov Jatim ini dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. (bil/ham)