BPJS Kesehatan Merespons Kasus Balita di Sukabumi yang Meninggal Karena Telat Mengakses Layanan Kesehatan

BPJS Kesehatan menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang balita di Sukabumi berinisial R akibat cacingan kronis, dan telat mendapatkan perawatan medis.

Pihak BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) supaya bisa segera mengakses layanan kesehatan.

“NIK merupakan salah satu syarat dalam proses pendaftaran sebagai peserta JKN. Sebab, NIK merupakan identitas yang melekat ke setiap penduduk Indonesia dari awal lahir sampai tutup usia. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengurus dan memiliki NIK,” kata Rizky Anugerah Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rabu (20/8/2025).

Melansir Antara, dia menjelaskan bagi warga kurang mampu, dapat diusulkan untuk didaftarkan sebagai peserta yang ditanggung pemerintah, baik oleh pemerintah pusat (PBI), maupun oleh pemerintah daerah (PBPU Pemda), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN-nya aktif, supaya tidak mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan,” imbuhnya.

Sebelumnya, kabar meninggalnya seorang balita berinisial R sesudah dibawa ke RSUD Syamsudin, Sukabumi, pada 13 Juli 2025, karena menderita cacingan mendapat sorotan. Saat dalam penanganan medis, tiba-tiba keluar cacing dari hidung balita tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, R menderita askariasis yakni infeksi akibat cacing ascaris lumbricoides atau cacing gelang.

Dikabarkan juga ibu dari balita tersebut mengalami masalah mental. Sehingga, kesulitan memberikan pengasuhan. Sementara itu, ayah R menderita tuberkulosis (TB).

Selain itu, keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi, tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang menyebabkan balita tersebut meninggal pada Selasa (22/7/2025).

Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat merespons hal tersebut dengan menghentikan sementara Dana Desa bagi Desa Cianaga, Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat.

Sanksi tersebut diberikan karena Dedi menilai perangkat Desa Cianaga lalai dalam mengurus warganya, hingga berujung pada kematian balita tersebut.(ant/dis/ham/rid)