Bupati Pati Hormati Hak Angket DPRD, Tapi Enggan Mengundurkan Diri

Sudewo Bupati Pati menegaskan tidak mau mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Dia merasa dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya, Rabu (13/8/2025), seperti dilaporkan Antara.

Sudewo menyatakan, tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

“DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.

Sudewo menilai, aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini sebagian besar sudah selesai dan situasi kembali kondusif.

“Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi ada pelemparan kami bisa memahami emosi mereka karena jumlah massa banyak sehingga tidak mungkin terkendali sepenuhnya. Tapi yang terpenting, semuanya sudah berjalan baik,” katanya.

Dia mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

“Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ucapnya.

Selain itu, dia berpesan kepada masyarakat Pati agar tetap solid dan tidak terprovokasi pihak manapun karena Kabupaten Pati milik bersama. Sehingga, warga harus turut menjaga daerah ini.

“Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang, supaya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Ali Badrudin Ketua DPRD Pati membenarkan hari ini memang digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri 42 orang dari 50 anggota. Artinya, sudah kuorum.

Dari 42 anggota dewan, ada yang mengusulkan terbentuknya panitia khusus (pansus) angket. Sehingga, rapat tersebut juga membentuk tim pansus angket dengan jumlah anggota 15 orang.

“Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindaklanjuti tentang kebijakan Sudewo Bupati Pati. Hari ini pansus langsung rapat. Sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, dari tim pansus DPRD Pati itu akan mengevaluasi kebijakan Bupati Pati terkait penanganan pengunjuk rasa, kemudian hasilnya baru direkomendasikan untuk dikirim ke Mahkamah Agung.

Dia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang baik dan tidak anarkistis, situasi tetap harus dijaga tetap kondusif karena Kabupaten Pati milik bersama harus dijaga bersama.(ant/ham/rid)