Dialog dengan Akademisi dan Tokoh Agama, Puan Tegaskan Komitmen DPR untuk Berbenah

Puan Maharani Ketua DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah akademisi dan tokoh keagamaan sebagai bagian dari upaya membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat, terutama setelah gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2025. Puan didampingi oleh Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR saat berdialog dengan para tokoh dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam kelompok Majelis Mujadalah Kiai Kampung.

Beberapa tokoh yang hadir dalam audiensi ini, antara lain Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN, KH Marsudi Syuhud Wakil Ketua Umum MUI, Yuddy Chrisnandi mantan Menteri PAN-RB, serta Effendi Gazali Pakar Komunikasi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap situasi sosial-politik Tanah Air.

Puan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan menekankan pentingnya dialog sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik DPR dalam merespons aspirasi rakyat.

“Terima kasih telah hadir untuk berbagi pandangan dan masukan, terlebih di tengah suasana keprihatinan yang sedang dirasakan masyarakat Indonesia,” ujar Puan dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan beberapa anggota DPR yang sempat menimbulkan reaksi publik. Puan menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar sesuai dengan fakta.

“Saya mohon maaf jika ada sikap atau tutur kata dari anggota DPR yang menyinggung perasaan masyarakat. Kami menyadari bahwa ada persepsi yang berkembang, dan penting bagi kami untuk meluruskan serta memperbaiki ke depan,” ucapnya.

Puan juga menjelaskan sejumlah isu hangat yang menjadi sorotan publik, seperti soal tunjangan perumahan dan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia menegaskan bahwa DPR tidak pernah menaikkan gaji anggotanya dan bahwa tunjangan perumahan telah dihentikan per 31 Agustus 2025.

“Selain itu, kami juga telah memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali untuk keperluan konferensi resmi yang benar-benar penting bagi negara,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan bahwa DPR tengah menjalankan proses transformasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Semua kegiatan DPR kini sudah dapat diakses publik melalui situs resmi DPR. Kami ingin membangun lembaga yang terbuka, mendengarkan aspirasi, dan bisa dipercaya masyarakat,” kata Puan.

Ia juga menyebutkan bahwa DPR ke depan akan lebih fokus pada peningkatan kualitas legislasi, bukan sekadar kuantitas. Partisipasi publik juga akan ditingkatkan dalam setiap proses pembahasan undang-undang.

Di sisi lain, Siti Zuhro yang mewakili Majelis Mujadalah Kiai Kampung mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk komunikasi yang sehat antara parlemen dan masyarakat.

“Kami senang bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPR dan menyampaikan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah, bahkan sampai ke kampung-kampung,” ujar Siti Zuhro.

Ia menyambut baik komitmen DPR untuk lebih partisipatif dan terbuka terhadap kritik serta aspirasi dari masyarakat. Siti juga menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dijalankan secara konstruktif dan efektif.

“Kali ini kita tidak boleh lagi kehilangan momentum. Semua elemen, termasuk masyarakat sipil, media, kampus, dan profesional harus bersinergi dalam mendukung pengawasan yang benar-benar bermakna terhadap jalannya pemerintahan,” tutupnya.(faz/bil/ham)