Dinas Pendidikan Jatim Sambut Baik Program Bantuan Prabowo untuk Guru Honorer

Prabowo Subianto Presiden mengumumkan program bantuan kesejahteraan untuk guru honorer di Indonesia pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Program tersebut, meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan dan bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru honorer yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1.

Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat untuk guru honorer.

“Kami sangat apresiasi karena kebutuhan terhadap guru honorer ini, terutama dari sisi ekonomi, sangat penting. Apa yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi, sangat membantu. Khususnya program dari Presiden Prabowo yang langsung disampaikan ke Gubernur, tentu kita sambut baik,” katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/5/2025).

Saat ini, rinci dia, jumlah guru honorer di Jatim ada sekitar 30 ribuan. Ia mengatakan bahwa angka tersebut masih cukup banyak. Oleh karena itu ia berharap, bagi yang belum masuk ke dalam skema PPPK bisa segera ditetapkan.

“Karena memang sedang dalam proses,” imbuhnya.

Aries mengatakan, perhatian terhadap guru honorer sudah lama menjadi fokus Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur, kata dia, juga telah memberikan perhatian yang sama seperti pemerintah pusat.

Terkait penyaluran bantuan, Aries mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu teknis lebih lanjut. Tapi kemungkinan besar, akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru, seperti yang telah dijelaskan oleh pemerintah pusat.

“Teknisnya belum ada secara rinci, tapi kalau tidak salah Pak Menteri sudah menyampaikan akan langsung ke guru-guru tersebut karena mereka punya rekening masing-masing. Di Pemprov Jatim pun sudah dilakukan dengan cara yang sama,” jabarnya.

Pihaknya berharap, guru honorer bisa semakin semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar.

“Kami berharap dengan peningkatan kesejahteraan ini, mereka bisa memberikan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, program tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pendidikan yang lebih luas, termasuk renovasi 10.440 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun dan digitalisasi kelas di 15.000 sekolah di seluruh Indonesia.(ris/kak/faz)