Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pegawai federal di tengah penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari kesepuluh.
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya perampingan birokrasi, namun menuai kritik tajam dari oposisi dan sebagian anggota Partai Republik sendiri.
Sekitar 300.000 pegawai sipil federal diperkirakan akan kehilangan pekerjaan tahun ini, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi Trump yang dimulai awal 2025.
PHK telah dimulai di berbagai lembaga penting, termasuk Departemen Keuangan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Pendidikan, Perdagangan, dan Dinas Pendapatan Internal (IRS), menurut keterangan sejumlah juru bicara lembaga tersebut.
Dalam pernyataannya di Ruang Oval, Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan anggaran yang menyebabkan penutupan pemerintah.
Ia menyebut PHK tersebut sebagai “berorientasi pada Demokrat,” meski faktanya, Partai Republik masih menguasai mayoritas di Kongres. Namun, suara Demokrat tetap diperlukan di Senat untuk menyetujui pengeluaran anggaran.
“Kami sudah peringatkan. Ini tanggung jawab mereka,” kata Trump dilansir dari Reuters pada Sabtu (11/10/2025).
Terpisah, Chuck Schumer Pemimpin Senat Demokrat menolak tudingan Trump. Ia menyebut bahwa setiap PHK dan gangguan layanan publik adalah akibat dari keputusan politik Partai Republik.
Serikat pekerja federal telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan PHK, dengan alasan bahwa pemecatan selama penutupan pemerintahan melanggar hukum ketenagakerjaan.
Namun, pemerintah menolak klaim tersebut dan menyatakan serikat tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menggugat. Sidang dijadwalkan pada 15 Oktober.
Laporan pengadilan mengungkapkan bahwa lebih dari 4.200 pegawai telah menerima surat PHK di tujuh lembaga. Termasuk di antaranya 1.400 pegawai Departemen Keuangan dan 1.100 pegawai Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Sekitar 78.000 pegawai di Departemen Kesehatan bertugas memantau wabah penyakit, mendanai riset medis, dan menangani berbagai program kesehatan. Sebanyak 41 persen dari stafnya telah dirumahkan.
IRS juga terdampak besar. Sebanyak 46 persen dari total 78.000 pegawainya tidak bekerja per 8 Oktober. PHK juga terjadi di Departemen Perumahan, Pendidikan, Perdagangan, dan bahkan Badan Keamanan Siber (CIS) di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri — badan yang pernah dikritik keras Trump setelah pemilu 2020.
Sejumlah lembaga lain, termasuk Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri juga dilaporkan mulai memberlakukan PHK, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari juru bicara mereka.
Departemen Transportasi dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) tidak terdampak, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Penutupan pemerintahan ini juga berdampak pada 2 juta anggota militer aktif, yang diperkirakan tidak akan menerima gaji mereka pada 15 Oktober jika kebuntuan anggaran tidak segera diselesaikan.
Sementara Gedung Putih melalui Russell Vought Direktur Anggaran menyatakan bahwa “pemotongan telah dimulai,” menyebut pengurangan anggaran ini sebagai langkah substansial, meski tanpa rincian lebih lanjut. (saf/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
