DPR-Pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Sepakat Wujudkan Zero ODOL Tahun 2027

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Asosiasi Pengemudi Logistik sepakat mendukung target nasional menuju zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun 2027.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan lintas lembaga dan pelaku usaha, hari ini, Senin (4/8/2025), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR, Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara, dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet.

Kemudian, ada unsur Pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi, dan Suroso Ketua Asosiasi Pengemudi Independen.

Dalam keterangan pers bersama, Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI menyatakan, diskusi dengan para pengemudi logistik berjalan secara terbuka dan penuh kesepahaman.

“Pada hari ini kami kedatangan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengamudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik,” ujarnya.

Dasco melanjutkan, DPR berperan sebagai fasilitator antara Pemerintah dan pengemudi logistik, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transisi menuju kebijakan zero ODOL.

Menurutnya, langkah kolaboratif itu penting demi menciptakan transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Sehingga, tadi menuju zero ODOL di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengamudi logistik Nusantara,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut, lanjut Dasco, menjadi titik awal dari komitmen bersama yang dituangkan dalam agenda kerja konkret, termasuk pembentukan tim teknis lintas sektor untuk merumuskan tahapan implementasi kebijakan hingga 2027.

“Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengamudi logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi pengamudi logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesneg itu segera menyampaikan juga beberapa hal,” katanya.

Di tempat yang sama, Suroso Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) menyampaikan, para pengemudi telah menyatakan kesepakatan untuk mendukung kebijakan zero ODOL.

Dia menjelaskan, pengemudi logistik merupakan penggerak ekonomi nasional yang juga harus mematuhi aturan demi keselamatan dan kepastian hukum di jalan.

“Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kami bersama-sama dengan Pemerintah dan DPR akan mengawal menuju zero ODOL 2027. Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan. Kami pengamudi akan sepakat semuanya,” ujar Suroso.

Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan menegaskan, Pemerintah siap menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama tersebut.

Dia bilang, Kementerian Perhubungan akan segera menyusun langkah-langkah teknis untuk mendukung pemberlakuan regulasi ODOL secara nasional.

Menhub menambahkan, proses transisi akan dilengkapi dengan pengaturan teknis, sosialisasi, dan evaluasi bertahap.

Pemberlakuan regulasi ODOL, lanjutnya, tidak hanya soal menegakkan hukum. Tapi, juga tentang membangun sistem logistik nasional yang kuat, aman, dan berdaya saing.

“Kamimenyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan regulasi ODOL dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan regulasi ODOL akan segera kami laksanakan,” tegasnya.

Sepwrti diketahui, Fenomena Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan pada kendaraan angkutan barang merupakan tantangan serius dalam sistem transportasi darat Indonesia.

Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, ODOL juga mempercepat kerusakan infrastruktur dan meningkatkan beban biaya negara untuk pemeliharaan jalan.(rid)