DPRD Jatim Alihkan Anggaran Dinas Luar Negeri untuk Kebutuhan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menghapus alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri sebanyak Rp19 miliar pada APBD tahun 2025.

Musyafak Rouf Ketua DPRD Provinsi Jatim mengatakan, keputusan itu diambil setelah ada kebijakan moratorium dari pemerintah pusat yang meniadakan kunjungan ke luar negeri bagi pejabat negara.

“Sekarang itu kan ada moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu,” ujar Musyafak, dikutip dari Antara usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (3/9/202).

Menurut dia, anggaran belasan miliar Rupiah yang semula diperuntukkan kegiatan perjalanan dinas luar negeri dialihkan melalui mekanisme perubahan APBD 2025 ke sejumlah program lain yang manfaatnya lebih dirasakan masyarakat secara langsung.

DPRD bersama pihak eksekutif melakukan take down semua kegiatan kunjungan ke luar negeri dan dana tersebut dikembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Musyafak menjelaskan arah kebijakan tersebut juga memperhatikan situasi perekonomian di Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan.

Banyak masyarakat mengeluhkan turunnya pendapatan, sementara angka pengangguran juga masih perlu menjadi fokus perhatian.

Menurutnya, dalam kondisi sulit seperti sekarang, lebih baik anggaran difokuskan untuk program-program yang bisa memberi dampak langsung, dibanding perjalanan dinas luar negeri.

Dengan adanya penghapusan anggaran perjalanan dinas luar negeri ini, baik DPRD Jatim maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak lagi memiliki pos pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dari APBD.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Selain menegaskan soal pengalihan anggaran, Musyafak juga mengingatkan para anggota DPRD Jatim agar bisa menjaga diri dalam bersikap, khususnya di ruang publik.

Dia menyebut penting untuk menghindari tindakan pamer kemewahan atau flexing yang berpotensi memicu kecemburuan sosial.

“Jangan sampai ada anggota dewan yang memamerkan kemewahan karena itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita harus lebih sensitif terhadap situasi sekarang,” tandasnya.(ant/dis/rid)