DPRD Kota Surabaya Minta Sosialisasi Adminduk Terus Digencarkan

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta sosialisasi tertib administrasi kependudukan (adminduk) digencarkan hingga tingkat RT dan RW.

Bahtiyar mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat masih ada sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia, namun belum dilaporkan akta kematiannya.

“Kondisi ini berpotensi mengganggu akurasi data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial (bansos),” katanya di Surabaya, Kamis,(9/10/2025) dilansir dari Antara.

Ia menilai kesadaran warga perlu ditingkatkan agar tidak menunda pelaporan kematian anggota keluarga.

“Saya berharap RT, RW, dan lurah aktif mengingatkan warga untuk segera melapor. Karena kalau tidak, bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk potensi hilangnya hak bansos atau hak waris,” kata Bahtiyar.

Menurutnya, Surabaya sebagai kota modern sudah memiliki sistem digital yang memudahkan warga mengurus adminduk secara dalam jaringan (daring).

“Sekarang cukup lewat balai RW atau aplikasi. Ke depan, akan lebih baik jika RT dan RW punya akses aplikasi pelaporan sendiri agar lebih cepat,” ujarnya.

Ia berharap petugas Dispendukcapil di kelurahan bisa menjadi pionir dalam penguatan tertib administrasi kependudukan.

“Surabaya ini sudah kota modern, kota digital. Jadi, pelayanan online-nya harus makin terbuka agar warga mudah dan tidak menunda-nunda,” ujarnya.

Eddy Christijanto Kepala Dispendukcapil Surabaya menjelaskan sebagian warga enggan melapor karena takut kehilangan bansos, padahal bantuan dapat dialihkan ke ahli waris yang sah.

“Masih ada seribu data kematian yang belum dilaporkan. Rata-rata karena khawatir bansosnya hilang, padahal mekanismenya sudah bisa diteruskan,” kata Eddy.

Ia mengingatkan, warga bisa memperbarui data kependudukan tanpa harus datang ke kantor.

“Semua bisa diurus lewat aplikasi KNG Mobile atau laman resmi Dispendukcapil Surabaya,” katanya.(ant/mas/kir/faz)