Emil Dardak Soroti Perbedaan Nilai dalam Proses Pengambilan PIN SPMB Jatim 2025

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur meninjau tahapan pengambilan PIN dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 di SMA Negeri 5 Surabaya, Senin (9/6/2025).

Pantauan suarasurabaya.net, puluhan calon murid didampingi orang tuanya sudah mengantre di lapangan SMAN 5 Surabaya sejak pukul 07.00 WIB untuk pengambilan PIN.

Untuk diketahui, PIN dalam proses SPMB Jatim merupakan kode identifikasi pribadi yang diberikan kepada calon murid sesudah melakukan pra-pendaftaran dan verifikasi data.

PIN digunakan untuk login ke sistem pendaftaran utama SPMB Jatim 2025. Tanpa PIN tersebut, calon murid tidak dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi.

Dalam peninjauan tersebut, Emil menyoroti adanya kekurangan dalam sistem pengambilan PIN pada tahapan SPMB Jatim 2025.

Emil menemukan adanya perbedaan nilai rapot siswa dengan data pokok pendidikan (Dapodik). Perbedaan data nilai tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan PIN calon murid.

“Ternyata kita menemukan ada perbedaan antara nilai rapot dengan yang ada di Dapodik. Kalau ada jaminan sama, kami tinggal tarik saja nilainya . Kalau berbeda, kan, yang dirugikan siswanya,” kata Emil.

Wagub Jatim itu kemudian menyarankan agar Tim IT SPMB Jatim 2025 dan Dinas Pendidikan Jatim melakukan tahapan tambahan supaya ada akurasi terhadap data siswa dalam proses pengambilan PIN.

“Jadi masih ada verifikasi seperti ini, kenapa? karena ini menyangkut masa depan siswa lebih baik effort sedikit. Kami ada ekstra tahapan tapi ini memberikan akurasi dan keadilan yang lebih baik,” katanya.

Selain itu, Emil juga menyoroti tentang pendaftaran SPMB 2025 jalur akademik menggunakan nilai semester 1 sampai 5.

Menurutnya akan ada perbedaan nilai dengan SMP yang memiliki indeks prestasinya tinggi. Sebab, kata Emil, ada subjektivitas dalam memberikan soal ujian dan nilai.

“Nah yang jadi kasihan, kan, bagaimana nasib anak yang mungkin dia tidak dari SMP yang indeks prestasinya tinggi karena kan memang betul ada subjektivitas, mungkin dalam memberikan nilai soal ujiannya lebih gampang atau lebih sulit kan gitu,” ujarnya.

Namun dalam hal membenahi sistem ini, Emil menyebut tidak bisa ditangani oleh Pemprov Jatim saja. Namun melibatkan pemerintah pusat, yang mana Kementerian Pendidikan tengah merancang wacana Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk seleksi jalur prestasi.

“Ini tidak sempurna nah bagaimana kita membenahi ini kita memang harus diskusikarena ini kalau yang ini gak bisa sakarepe (semaunya) gubernur. Ini memang menteri pendidikan nah sekarang ada wacana TKA tadi tes kompetensi akademik nah kita ikuti kita lihat,” jelasnya.(wld/iss)