Gubernur Jakarta Ikuti Arahan Mendagri Hindari Selebrasi, Fokus Jaga Stabilitas Ibu Kota

Pramono Anung Gubernur Jakarta menyatakan siap menjalankan arahan dari Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah situasi Jakarta yang memanas akibat aksi unjuk rasa.

Arahan disampaikan dalam rapat koordinasi nasional bersama seluruh kepala daerah pada, Sabtu (30/8/2025), yang menekankan pentingnya ketertiban, kesederhanaan, dan komunikasi publik yang menenangkan.

“Sesuai arahan Mendagri, seluruh kepala daerah diminta untuk menunda perjalanan ke luar negeri, menghindari selebrasi berlebihan, dan menjaga pernyataan publik agar tidak memicu keresahan,” ujar Pramono di Balai Kota.

Pramono menegaskan bahwa menjaga Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov, melainkan butuh kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat. Ia pun akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri seluruh unsur pimpinan, tanpa perwakilan.

“Kami juga akan menggandeng pimpinan ormas keagamaan, kepemudaan, dan lainnya untuk menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman bagi semua,” tegasnya.

Menindaklanjuti situasi yang terjadi pasca demo ricuh pada, Jumat (29/8/2025), Gubernur memastikan seluruh moda transportasi di Jakarta sudah kembali beroperasi normal. Ia memerintahkan percepatan perbaikan halte dan fasilitas umum yang rusak.

“Saya sudah tinjau langsung titik-titik terdampak, termasuk halte yang terbakar. Beberapa seperti Halte Slipi 1 sudah mulai kembali beroperasi,” ujarnya.

Pemprov juga mengerahkan seluruh petugas lapangan, termasuk pasukan oranye, biru, dan hijau untuk tetap bekerja penuh, bahkan di hari Minggu.

“Biasanya mereka dibuat shift, tapi kali ini semua harus turun tangan. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan normal,” katanya.

Terkait kegiatan publik, Pramono memastikan bahwa acara keagamaan tetap boleh berlangsung. Namun, beberapa agenda besar seperti Karnaval Budaya yang semula dijadwalkan digelar di Bundaran HI pada Minggu (31/8/2025) dibatalkan.

“Langkah ini demi menjaga kondusivitas kota dan menghindari kesan pemerintah abai terhadap situasi yang terjadi,” tutup Pramono.(faz/bil)