Hakim AS Perintahkan Pemerintahan Trump Hentikan Sementara Pemangkasan Besar-Besaran

Seorang hakim federal di San Francisco memerintahkan pemerintahan Donald Trump Presiden AS untuk menghentikan sementara rencana perombakan besar-besaran lembaga pemerintah, dengan alasan Kongres tidak memberikan wewenang untuk melakukan pemangkasan pegawai secara luas dan restrukturisasi instansi.

Susan Illston Hakim Distrik AS memihak sekelompok serikat pekerja, organisasi non-profit, dan pemerintah daerah, dan memblokir langkah-langkah pemutusan hubungan kerja massal yang dikenal sebagai reductions in force (RIF) selama 14 hari.

“Seperti yang dibuktikan sejarah, Presiden hanya dapat merestrukturisasi lembaga-lembaga federal secara luas jika mendapat wewenang dari Kongres,” tulis Illston dalam putusannya dilansir Reuters, Sabtu (10/5/2025).

Di sisi lain, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas terkait hal ini.

Putusan ini menjadi yang paling luas sejauh ini terhadap rencana perombakan pemerintah lewat yang Department of Government Efficiency (DOGE) yang dipimpin Elon Musk, orang terkaya di dunia yang juga CEO Tesla.

Puluhan gugatan telah diajukan menentang kebijakan itu atas berbagai dasar, termasuk pelanggaran undang-undang privasi dan penyalahgunaan kewenangan, dengan hasil yang beragam.

Trump sebelumnya menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah pada Februari untuk bekerja sama dengan DOGE dalam mengidentifikasi target pemangkasan massal sebagai bagian dari rencana restrukturisasi pemerintahannya.

Ia mendorong instansi untuk menghilangkan peran yang tumpang tindih, lapisan manajemen yang tidak perlu, dan pekerjaan non-esensial, sambil mengotomatiskan tugas rutin, menutup kantor lapangan regional, dan mengurangi penggunaan kontraktor eksternal.

“Upaya ilegal pemerintahan Trump untuk merombak pemerintah federal telah menjerumuskan lembaga-lembaga dalam kekacauan, mengganggu layanan penting yang diberikan di seluruh negeri,” kata koalisi penggugat dalam pernyataannya.

“Kami masing-masing mewakili komunitas yang sangat bergantung pada efisiensi pemerintah federal, memecat pegawai federal dan merombak fungsi pemerintah secara serampangan tidak akan mewujudkan hal itu.”

Illston sendiri telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 22 Mei untuk mempertimbangkan pemberlakuan perintah penahanan sementara yang lebih permanen. Ia menyatakan para penggugat kemungkinan besar akan berhasil dalam beberapa klaim mereka dalam gugatan yang diajukan pada 28 April tersebut, yang menuduh Trump telah melampaui kewenangannya.

Gugatan itu juga menuding Office of Management and Budget, DOGE, dan Office of Personnel Management telah melebihi kewenangan mereka dan melanggar hukum administrasi.

Illston menegaskan bahwa para penggugat berpotensi mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki tanpa perintah penahanan sementara, yang menurutnya bertujuan menjaga status quo. Para penggugat telah menyerahkan lebih dari 1.000 halaman bukti dan 62 pernyataan tertulis.

Sebagai contoh, menurut data serikat pekerja, di National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) kantor Pittsburgh, 221 dari 222 pekerja diberhentikan. Contoh serupa juga terjadi di kantor-kantor lokal program Head Start (pendidikan anak usia dini), Farm Service Agency, dan Social Security Administration.

“Pengadilan di sini tidak hanya mempertimbangkan potensi kehilangan pendapatan satu individu, melainkan pemutusan gaji dan tunjangan secara luas bagi individu, keluarga, dan komunitas,” tulis Illston dalam putusannya. (bil)