Hamas dan Fatah Sepakat Bentuk Pemerintahan Teknokrat Sementara untuk Gaza

Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, pada Jumat (24/10/2025) mengumumkan kesepakatan untuk membentuk badan pemerintahan sementara independen yang terdiri dari para teknokrat guna mengelola Jalur Gaza pascakonflik.

Melansir kantor berita Xinhua, dalam pernyataan bersama usai pembicaraan dua hari yang dimediasi Mesir di Kairo, para faksi menyebut badan baru itu akan diisi oleh tokoh-tokoh nonpartisan dari Gaza, yang bertugas mengatur urusan sehari-hari dan menyediakan layanan dasar bagi warga.

Mereka menegaskan bahwa pemerintahan teknis sementara ini akan beroperasi dalam kerangka akuntabilitas nasional, dengan menyerukan pembentukan komite internasional yang secara khusus mengawasi pendanaan serta pelaksanaan rekonstruksi menyeluruh Gaza.

Dalam kesepakatan itu, faksi-faksi Palestina juga menuntut implementasi penuh perjanjian gencatan senjata yang disepakati awal Oktober antara Hamas dan Israel.

Mereka meminta penarikan total pasukan Israel dari Gaza, pencabutan blokade tanpa syarat, serta pembukaan seluruh jalur perbatasan, termasuk perlintasan Rafah yang vital bagi distribusi bantuan kemanusiaan.

Selain itu, para faksi menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang memberi mandat pada pasukan internasional sementara guna memantau pelaksanaan gencatan senjata, sehingga memiliki kerangka hukum yang jelas.

Faksi-faksi Palestina juga menegaskan bahwa pembebasan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel tetap menjadi prioritas utama, sampai kebebasan mereka terwujud sepenuhnya.

Mereka sepakat untuk melanjutkan dialog nasional yang lebih luas demi menyatukan upaya politik Palestina, serta berkomitmen mengaktifkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) agar dapat merepresentasikan seluruh komponen bangsa Palestina.

Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Türkiye, dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Fase pertama kesepakatan tersebut mencakup pertukaran tahanan dan sandera, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penarikan sebagian pasukan Israel.

Meski demikian, Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dalam beberapa pekan terakhir dengan membunuh puluhan warga sipil. (bil/iss)