Hamas dan Israel Dikabarkan Mulai Bergerak Menuju Fase Kedua Perdamaian

Hamas dan Israel dikabarkan bersiap memasuki fase kedua dari rancangan perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, perdebatan muncul mengenai peran pasukan stabilisasi internasional yang hingga kini belum memiliki mandat dan struktur yang jelas.

Basem Naim Pejabat Senior Hamas, pada Minggu (7/12/2025), mengatakan bahwa draf perdamaian AS tersebut “membutuhkan banyak klarifikasi”.

Ia menegaskan bahwa Hamas bersedia membahas opsi “membekukan atau menyimpan” senjata selama masa gencatan senjata berlangsung, tetapi menolak jika pasukan internasional diberi wewenang untuk melakukan pelucutan senjata di wilayah Palestina.

“Kami menyambut kekuatan PBB untuk berada di dekat perbatasan, mengawasi perjanjian gencatan senjata, melaporkan pelanggaran, dan mencegah eskalasi,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera, Senin (8/12/2025).

Namun ia menegaskan Hamas tidak akan menerima pasukan dengan “mandat apa pun” atas wilayah Palestina.

Sementara itu, Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel mengatakan dirinya akan bertemu dengan Donald Trump Presiden AS pada akhir bulan untuk membahas fase baru rencana tersebut.

Menurut Netanyahu, fokus utama adalah mengakhiri pemerintahan Hamas di Gaza serta memastikan kelompok itu memenuhi “komitmennya” terhadap rencana yang mencakup demiliterisasi wilayah tersebut.

“Kita memiliki fase kedua yang tidak kalah menantang, yakni mencapai pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza,” ujar Netanyahu dalam konferensi pers bersama Friedrich Merz Kanselir Jerman.

Belum jelas apakah pernyataan Hamas tentang pembekuan senjata akan dianggap memadai oleh Israel, yang menuntut pelucutan total. Naim menegaskan Hamas tetap memiliki “hak untuk melakukan perlawanan” dan bahwa penyerahan senjata baru dapat terjadi sebagai bagian dari proses menuju pembentukan negara Palestina dengan kemungkinan gencatan senjata jangka panjang 5–10 tahun.

Rencana AS Dinilai Masih Kabur

Rencana 20 poin yang dirancang administrasi Trump membuka peluang menuju kemerdekaan Palestina, tetapi tidak memberikan detail konkret soal pembentukan pasukan stabilitas maupun pemerintahan teknokratis Palestina yang akan bekerja di bawah “dewan perdamaian internasional”.

Pejabat AS menyebut bahwa pasukan internasional diperkirakan mulai diterjunkan awal tahun depan. Indonesia adalah salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan. Namun, sejauh ini belum ada peta jalan pembentukan pasukan tersebut, mulai dari komposisi, struktur komando, hingga mandat tugasnya.

Netanyahu mengakui banyak hal masih belum jelas. “Bagaimana timeline-nya? Pasukan mana yang akan datang? Apakah akan ada pasukan internasional? Jika tidak, apa alternatifnya? Semua ini sedang dibahas,” katanya.

Fase kedua akan dimulai setelah Hamas mengembalikan tawanan Israel terakhir, seorang polisi yang tewas dalam serangan 7 Oktober.

Fase pertama sendiri berjalan sulit. Meski ada gencatan senjata, Israel tetap membombardir Gaza dan menewaskan lebih dari 370 warga Palestina. Israel juga menuduh Hamas memperlambat proses pemulangan tawanan.

Dalam tahap awal rencana tersebut, pasukan Israel ditarik mundur ke belakang “garis kuning” di Gaza. Namun, militer Israel tetap menguasai 53 persen wilayah.

“Kami memiliki kendali operasional atas sebagian besar Gaza, dan kami akan tetap berada di garis pertahanan tersebut. Garis kuning adalah garis perbatasan baru yang berfungsi sebagai garis pertahanan depan dan area operasi,” kata Letnan Jenderal Eyal Zamir Kepala Staf Militer Israel.

Di sisi lain, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Perdana Menteri Qatar memperingatkan dalam Doha Forum bahwa gencatan senjata berada pada “momen krusial” dan dapat runtuh tanpa langkah cepat menuju kesepakatan permanen.

Ia mengatakan bahwa gencatan senjata sejati “tidak akan tercapai tanpa penarikan penuh” pasukan Israel dari Gaza serta pemulihan stabilitas dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina kondisi yang belum terjadi pada fase pertama. Ia tidak menyinggung garis kuning dalam komentarnya.

Di tengah dorongan menuju fase kedua, pejabat Israel dan Qatar bertemu dengan mitra AS untuk memperbaiki hubungan setelah serangan udara Israel terhadap Doha pada September, seperti dilaporkan Axios. (bil/iss)