Hamas Minta Penerapan Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Masalah di Palestina

Gerakan Palestina Hamas meminta adanya penerapan solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah di Palestina.

Melansir Antara, Kamis (16/10/2025), statement ini diambil dari laporan surat kabar pro-pemerintah Turki Hurriyet, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sebelumnya pada Selasa (14/10/2025), Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan, kalau Hamas tidak memenuhi janjinya untuk melucuti senjata, maka AS yang akan melucuti senjata mereka.

“Putaran kedua negosiasi telah dimulai di Prancis. Hamas menyatakan siap menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada pemerintahan teknokratis, tetapi mereka juga mengaitkan penyerahan senjatanya dengan perlu dicapainya solusi dua negara,” kata sumber berita, seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.

Pada Senin (13/10/2025), Presiden Trump, Abdel Fattah Sisi Presiden Mesir, Tamim bin Hamad Al Thani Emir Qatar, dan Recep Tayyip Erdogan Presiden Turki menandatangani dokumen komprehensif tentang gencatan senjata konflik Gaza.

Masih pada hari yang sama, gerakan Palestina Hamas juga telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup, yang ditawan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari perjanjian dengan Israel.

Kantor Media Tahanan Palestina mengonfirmasi bahwa Israel sudah membebaskan pula sebanyak 1.718 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dan 250 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara jangka panjang.

Rencana perdamaian Gaza yang terdiri dari 20 poin dari Trump diumumkan pada 29 September.

Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas atau faksi bersenjata Palestina lainnya tidak memiliki peran di dalam pemerintahan Jalur Gaza dan bahwa kendali atas daerah kantong itu harus dialihkan kepada komite teknokratis yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin Trump.(ant/kir/ipg)