Intervensi Pelayanan Publik di Surabaya Tak Boleh Menunggu Viral Dilaporkan Warga

Intervensi pelayanan publik di Kota Surabaya tak boleh lagi menunggu laporan dari warganya viral di media sosial, sehingga baru ditindak lanjuti.

Hal itu disampaikan Irvan Wahyudrajad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya waktu mengisi program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan bahwa Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya telah memberikan instruksi tegas agar ASN tidak kalah cepat dari warganet.

“Pak Wali malah bilang ‘kalau kamu kedahuluan medsos ya kamu tak tegur ya’. Netizen lebih cepat berarti kamu gimana? Iya itu enggak boleh,” kata Irvan menirukan pesan Wali Kota.

Karenanya, ia juga berharap peran aktif masyarakat untuk melapor jika menemui permasalahan. Agar, nantinya dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) bisa langsung turun menindaklanjuti

“Jadi lebih ke problem solvernya, bukan kasusnya, tapi bagaimana kami menindaklanjuti masalah itu,” jelasnya.

Dia mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta bekerja proaktif, turun langsung ke lapangan, memetakan permasalahan warga secara real time.

Apalagi pelayanan di Surabaya kini berbasis data yang terus diperbarui secara berkala melalui kolaborasi RT, RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan LKMK).

Dengan sistem ini, pemerintah kota bisa mengetahui kondisi warganya setiap hari tanpa harus menunggu laporan masuk.

“Setiap bulan itu ada musyawarah kelurahan misalnya. Di situ kami bertemu, kami update data. Apakah itu yang lansia, yang perlu permakanan, perlu intervensi apa pun itu terdata gitu. Jadi semua, baik itu pemerintah kota maupun masyarakat bisa mengakses data itu,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dedik Irianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menambahkan, pihaknya selalu mengecek dan menindaklanjuti laporan masyarakat, terutama terkait pohon rawan tumbang dan potensi bahaya lingkungan.

“Jadi kalau memang ada prioritas-prioritas, kalau memang ini rawan, keropos dan apa membahayakan tentu itu yang menjadi prioritas kami. Kemudian prioritas berikutnya tempatnya juga. Ini kalau misalnya di tepi jalan raya bisa mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Ini juga yang kami prioritaskan,” jelas Dedik.

Bahkan, lanjutnya, DLH juga telah memakai alat pendeteksi kekuatan pohon hasil kerja sama dengan perguruan tinggi dan OPD lain, untuk memastikan respons cepat yang berbasis kajian teknis.

“Bukan hanya DLH. kami dengan BPBD, dengan DLH, dengan berbagai kolaborasi dengan beberapa OPD, kami ada sosialisasi itu kemudian turun ke lapangan mempraktikkan alat itu bagaimana cara mengukur kekuatan-kekuatan pohon itu,” sebutnya. (bil/iss)