IPR: Mendagri Kunci Sukses Pemerataan Mal Pelayanan Publik Nasional

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendapat dukungan untuk memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Keberadaan MPP merupakan langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit, dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.

Sebanyak 289 MPP sudah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.

Menurut Mendagri, kehadiran MPP merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi di Tanah Air.

“MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Tito, saat mengunjungi MPP Siola, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10/2025).

Iwan Setiawan Direktur Indonesia Political Review (IPR) mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperluas keberadaan MPP di berbagai wilayah.

Menurutnya, Mendagri sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.

“Sebagai panglima birokrasi, Mendagri harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Keberadaan MPP, sambung Iwan, mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.

“Layanan di MPP sudah sangat lengkap, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), semua bisa dilakukan dalam satu tempat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan berharap MPP jangan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik pungli dan korupsi.

“Tujuan MPP adalah memudahkan masyarakat. Jangan sampai justru ada biaya administrasi tersembunyi yang merugikan rakyat,” katanya.

Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, Iwan yakin rakyat akan lebih percaya kepada Pemerintah, dan hal itu menumbuhkan semangat berusaha di kalangan UMKM dan pengusaha lokal.

Upaya Kemendagri memperluas MPP, menurut Iwan sejalan dengan arahan Prabowo Subianto Presiden yang menekankan pentingnya penyederhanaan administrasi dan reformasi birokrasi.

“Apalagi Mendagri bersama Menteri Keuangan Purbaya mendapat tugas khusus dari Presiden untuk berkolaborasi mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran lainnya,” ungkapnya.

Walau pembangunan MPP terus bertambah, Iwan menilai penting bagi Mendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.

“MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisiknya saja. Kinerja dan pelayanannya harus terus diawasi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Iwan.

Dia menambahkan, keberhasilan reformasi birokrasi akan terlihat bukan dari jumlah MPP yang berdiri. Tapi, dari sejauh mana masyarakat merasa dilayani dengan cepat, mudah, dan transparan.(rid/faz)