Israel Tolak Ratusan Bantuan ke Gaza Sejak Gencatan Senjata

Sejak gencatan senjata yang dilakukan pada 10 Oktober 2025 lalu, Israel telah menolak sebanyak 107 permintaan bantuan ke Jalur Gaza.

Melansir Antara, Jumat (7/11/2025), PBB menyebut 107 bantuan itu berupa selimut, pakaian musim dingin hingga peralatan untuk pemeliharaan dan mengoperasikan layanan air, sanitasi, dan kebersihan.

“Mitra kami melaporkan bahwa sejak gencatan senjata, otoritas Israel telah menolak 107 permintaan masuknya bantuan, termasuk selimut, pakaian musim dingin, serta peralatan dan bahan untuk memelihara dan mengoperasikan layanan air, sanitasi, dan kebersihan,” ujar Farhan Haq juru bicara PBB.

Farhan melanjutkan, hampir 90 persen dari permohonan yang ditolak berasal dari 330 LSM lokal dan internasional.

“Separuh dari itu, ditolak karena organisasi-organisasi tersebut tidak berwenang membawa barang-barang bantuan ke Gaza,” tambahnya.

Sembari menekankan bahwa PBB dan mitra-mitranya di lapangan dapat berbuat lebih banyak jika hambatan-hambatan lain dihilangkan, Farhan juga melaporkan bahwa beberapa bantuan yang ditolak masuk ke Gaza adalah barang-barang yang dianggap oleh otoritas Israel berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan.

“Barang-barang lainnya dikategorikan sebagai barang dwiguna, mulai dari kendaraan dan suku cadangnya hingga panel surya, beberapa jenis jamban bergerak, mesin sinar-X, dan generator,” imbuhnya.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Farhan mencatat bahwa pengeboman secara terus menerus terhadap bangunan tempat tinggal warga dilaporkan setiap hari di beberapa wilayah tempat militer Israel masih dikerahkan, terutama di Khan Younis timur, Kota Gaza timur, dan Rafah.

Sembari mengatakan bahwa serangan Israel di dekat apa yang disebut “garis kuning” terus berlanjut sehingga menimbulkan korban jiwa, Haq menekankan bahwa aktivitas militer ini membahayakan warga sipil, termasuk pekerja bantuan.

Dia mengingatkan, militer Israel tentang kewajibannya untuk terus-menerus menjaga keselamatan warga selama operasinya.

“Garis kuning” adalah garis pertama yang ditentukan dalam fase awal perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.

Garis tersebut memisahkan wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel di timur, dari wilayah di mana warga Palestina diizinkan untuk beraktivitas di bagian barat.

Terkait pergerakan warga sipil yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut, Farhan melaporkan bahwa lebih dari 680 ribu pergerakan dari selatan ke utara Gaza telah dilaporkan sejak dimulainya gencatan senjata.

“Sementara, hampir 113 ribu pergerakan dari barat ke timur Khan Younis juga telah dilaporkan,” ungkapnya.

Namun, Farhan menyatakan bahwa banyak pengungsi menyampaikan keinginan mereka untuk tetap tinggal di lokasi saat ini karena kerusakan yang sangat luas, kurangnya alternatif, dan ketidakpastian yang terus berlanjut terhadap keselamatan dan layanan di daerah asal mereka.(ant/kir/iss)