Istana Respons Desakan Evaluasi Kemenkes, Masukan Fakultas Kedokteran Jadi Perhatian

Pemerintah akhirnya angkat suara menanggapi desakan sejumlah fakultas kedokteran untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kritikan ini muncul akibat kebijakan kontroversial yang dianggap berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter spesialis dan layanan kesehatan.

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden menegaskan bahwa pemerintah mendengar dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari civitas akademika fakultas kedokteran.

“Kami tidak menutup telinga atas aspirasi dari rekan-rekan di fakultas kedokteran. Masukan mereka sangat penting dan tentu menjadi bahan pertimbangan kami karena berdasarkan sudut pandang profesional,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Prasetyo menambahkan, evaluasi terhadap kinerja kementerian, termasuk Kemenkes, memang merupakan agenda rutin yang dijalankan Prabowo Subianto Presiden.

Aspirasi dan kritik yang masuk akan dipelajari dengan seksama demi menemukan solusi terbaik.

“Kami sudah menerima berbagai masukan dan sedang mempelajarinya. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak justru mengganggu kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, namun tetap menjaga stabilitas pelayanan publik,” jelasnya.

Kebijakan yang memicu kontroversi itu terkait dengan rencana perubahan pengelolaan pendidikan dokter spesialis, termasuk pembentukan lembaga kolegium yang berdiri di luar organisasi profesi dokter.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa independensi dan mutu pendidikan kedokteran dapat terancam.

“Prioritas utama kami adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar tanpa gangguan, meskipun di tengah berbagai perdebatan dan kritik,” jelasnya.

Kata dia, pemerintah berkomitnen untuk terus mendengarkan berbagai pihak demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional.(faz/iss)