Jatim Tangguh Terus Bertumbuh di Hari Jadi Ke-80, Refleksi Keteguhan dan Sinergi Pembangunan

Memasuki usia ke-80 tahun, Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh” dalam peringatan Hari Jadi tahun ini.

Tema itu bukan sekadar slogan seremonial, tetapi hasil dari diskusi panjang yang menggambarkan filosofi mendalam tentang kekuatan, ketahanan, dan kolaborasi masyarakat Jatim menghadapi berbagai tantangan zaman.

Hal itu ditegaskan Lilik Pudjiastuti Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, dalam program Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Senin (13/10/2025).

“Alhamdulillah, jadi memang tema ini itu kita membutuhkan banyak waktu, banyak diskusi dengan Pak Gubernur ya. Jadi di sini Jatim tangguh terus bertumbuh itu ada dua frase yang menggambarkan relasi kausalitas. Artinya untuk bisa bertumbuh kita harus tangguh,” kata Lilik, Senin.

Menurutnya, ketangguhan yang dimaksud tidak hanya sebatas kemampuan menghadapi bencana alam maupun non-alam, tetapi juga mencakup kekuatan sosial dan mental masyarakat untuk bangkit dan terus maju.

Lilik mengatakan, pengertian tangguh tidak hanya soal menghadapi hambatan keadaan, namun juga bagaimana bisa bangkit seperti pascapandemi Covid-19 contohnya.

“Kita, pemerintah provinsi maupun masyarakat Jawa Timur, memiliki jiwa tangguh, mampu berdiri tegak dan pulih kembali untuk lebih kuat dalam menyusun agar kita terus bertumbuh ke arah kemajuan,” jelasnya.

Lilik menegaskan, semangat ketangguhan itu tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, hingga komunitas di Jawa Timur.

“Walaupun ada ombak apapun, gelombang tinggi, kita terus tangguh. Tidak hanya pemerintahnya tapi juga masyarakat, semua usaha, pengusaha, masyarakat dan pemerintah Provinsi Jatim terus tangguh untuk bisa tumbuh menuju ke arah kemajuan,” ujarnya.

Tantangan Ketangguhan Jatim

Lilik mengungkapkan, banyak tantangan yang akan dihadapi Jatim beberapa tahun ke depan. Selain potensi bencana alam dan non-alam, arus digitalisasi yang cepat juga membawa tantangan sosial baru yang menuntut adaptasi tinggi dari masyarakat.

“Sosial ini kan sekarang contohnya digitalisasi ini, kan juga banyak sekali. Ini suatu tantangan juga, tapi bagaimana masyarakat itu tangguh menghadapi, malah kemudian menjadi belajar,” paparnya.

Ia kemudian mengaitkan semangat ketangguhan itu dengan filosofi Jatim Bisa, yakni akronim dari Berdaya, Inklusif, Sinergi, dan Adaptif.

“Makanya ada kata yang mungkin tidak hanya kita ngomong semangat, tapi filosofi Jatim Bisa. Bisa itu artinya berdaya, inklusif, sinergi, dan adaptif. Jadi di sini dengan tangguh, Jatim baik masyarakat maupun pemerintahnya berdaya, memiliki kemampuan, memiliki ketangguhan untuk bisa terus tumbuh,” terang Lilik.

Menurutnya, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar hasilnya dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali atau inklusif. Artinya, tidak hanya dirasakan oleh yang ada di depan, namun pembangunan dapat diraskan semua kalangan tanpa ada yang tertinggal.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergi menjadi kata kunci dalam pembangunan Jawa Timur. “Sinergi ini kan dilakukan oleh semuanya, pengusaha, masyarakat, lembaga-lembaga vertikal, organisasi kemasyarakatan. Semua ini menjadi sinergi,” kata Lilik.

Hal itu terbukti dari penerima penghargaan Jer Basuki Mawa Beya Award tahun ini, dimana sebagian besar berasal dari masyarakat dan lembaga nonpemerintah.

“Salah satunya kemarin kan yang mendapat Jer Basuki Mawa Beya penghargaan tertinggi di Provinsi Jatim itu orang pemerintah provinsi hanya satu dari 24 penerima. Jadi yang 23 dari luar, baik dari masyarakat, pengusaha, lembaga vertikal, semua berkontribusi terhadap pembangunan Jawa Timur,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jatim juga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur untuk memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat melalui pendekatan restorative justice, yang diteken Gubernur bersama kepala daerah se Jatim, bersama kejaksaan.

“Jadi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, penegakan hukumnya tetap berorientasi pada perlindungan hukum,” jelasnya.

Ia menyebut pendekatan tersebut bersifat holistik dan mencari akar persoalan sosial di balik pelanggaran hukum.

“Misalnya dia mencuri karena kebutuhan, ibunya sakit. Maka pemerintah daerah tidak hanya menyelesaikan perkara tidak dipenjara, tapi juga menyelesaikan akar masalahnya. Kalau nggak punya pekerjaan ya diupayakan ada di dinas lingkungan hidup atau lainnya,” ujar Lilik. (bil/iss)