Jepang Kirim Pejabat Senior ke China Usai Pernyataan PM Takaichi Soal Taiwan

Jepang mengirimkan pejabat tinggi kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Senin (17/11/2025), untuk meredakan ketegangan diplomatik yang memanas akibat pernyataan terbaru Sanae Takaichi Perdana Menteri, mengenai kemungkinan respons Jepang terhadap situasi darurat di Taiwan.

Menurut sumber pemerintah yang memahami masalah itu, dalam pertemuan dengan pihak China yang diperkirakan digelar, Selasa (18/11/2025), Masaaki Kanai Kepala Biro Urusan Asia dan Oseania Kemlu akan menekankan bahwa Takaichi tidak mengubah sikap Jepang, sebagaimana tercantum dalam komunike bersama pada 1972.

Sebelumnya, Kemlu China pada Jumat (14/11/2025) lalu, mengatakan bahwa mereka telah memanggil duta besar Jepang di Beijing, Kenji Kanasugi, dan menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya.

Pada hari yang sama, Kemlu Jepang menyatakan bahwa mereka mengajukan protes serupa atas unggahan media sosial oleh seorang diplomat China terkait pernyataan tersebut.

Awal bulan ini, Takaichi mengatakan bahwa keadaan darurat Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang.

Pernyataannya menunjukkan bahwa situasi seperti itu dapat membuat Jepang menjalankan haknya untuk membela diri secara kolektif, berdasarkan Konstitusi yang menolak perang.

Pernyataan itu pun memicu kemarahan China, yang mengklaim bahwa pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya.

Menanggapi hal ini, Xue Jian Konsul Jenderal China di Osaka melalui unggahan di X, mengancam akan “melakukan tindakan kekerasan ekstrem tanpa ragu-ragu”, yang tampaknya ditujukan kepada Takaichi atas pernyataannya. (ant/fan/bil/ipg)