Pemerintah Jepang berencana menyusun serangkaian kebijakan komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penduduk dan wisatawan asing. Kebijakan tersebut dijadwalkan rampung pada Januari tahun depan.
Hal itu disampaikan Minoru Kihara Kepala Sekretaris Kabinet pada Selasa (4/11/2025), usai rapat perdana para menteri yang membahas isu orang asing di bawah pemerintahan Sanae Takaichi selaku Perdana Menteri.
Dalam konferensi pers, Kihara menjelaskan bahwa pertemuan tingkat menteri itu bertujuan memperkuat pengawasan pemerintah pusat terhadap isu-isu terkait warga negara asing, sekaligus “membangun masyarakat yang aman, tertib, terlindungi, dan inklusif bagi seluruh warga, termasuk warga asing yang tinggal di Jepang.”
Dilansir dari Kyodo, kebijakan mengenai orang asing menjadi sorotan publik setelah muncul laporan media tentang perpanjangan visa serta dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sejumlah warga asing.
Pada pertemuan tersebut, Sanae Takaichi Perdana Menteri yang menjabat sejak 21 Oktober dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Jepang, menyatakan bahwa sebagian warga Jepang merasa “khawatir dan tidak adil” atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sebagian individu asing.
“Sambil menjauh dari sikap xenofobia, pemerintah akan menanggapi persoalan ini dengan tegas,” ujar Takaichi.
Isu warga asing, termasuk meningkatnya pembelian tanah oleh individu dan perusahaan non-Jepang, menjadi perhatian publik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli lalu.
Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Shigeru Ishiba mengalami kekalahan besar hingga akhirnya Ishiba mengundurkan diri pada September.
Dalam pemilihan majelis tinggi, sejumlah partai, termasuk partai sayap kanan Sanseito, menyerukan pengetatan aturan terhadap warga asing untuk melindungi hak-hak warga Jepang.
Sejak mencalonkan diri sebagai pengganti Ishiba pada pemilihan presiden LDP 4 Oktober lalu, Takaichi telah berjanji memperkuat peran pemerintah dalam menangani isu yang berkaitan dengan wisatawan dan penduduk asing.
Dalam konferensi pers terpisah, Kenichiro Ueno Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi tunggakan pembayaran premi asuransi nasional oleh penduduk asing. Kebijakan itu akan mulai diberlakukan pada Juni 2027.
Pemerintah juga berencana menolak pembaruan atau perubahan status kependudukan bagi warga asing yang gagal membayar premi, bekerja sama dengan Badan Layanan Imigrasi.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, warga asing yang tinggal di Jepang lebih dari tiga bulan wajib mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional jika tidak memiliki bentuk asuransi publik lainnya.
Ueno menambahkan, pemerintah juga akan memperketat pemeriksaan izin tinggal jangka menengah dan panjang dengan meninjau data tagihan medis yang belum dibayar oleh wisatawan asing selama mereka berada di Jepang.
“Pemerintah akan terus membahas berbagai isu lain, termasuk penerimaan tenaga kerja asing dengan tingkat keahlian tertentu,” kata Kihara. (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
