Kamboja Tutup Perbatasan dengan Thailand Usai Bentrokan Mematikan

Pemerintah Kamboja menutup perbatasannya dengan Thailand menyusul eskalasi pertempuran yang terjadi pada Sabtu (13/12/2025) kemarin.

Dilansir dari BBC, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan, penutupan perlintasan perbatasan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Sebelumnya, Anutin Charnvirakul Perdana Menteri Thailand menegaskan kepada Donald Trump Presiden Amerika Serikat bahwa gencatan senjata hanya mungkin jika Kamboja menarik pasukannya dan membersihkan ranjau di perbatasan.

“Mereka harus menunjukkannya kepada kami terlebih dahulu,” kata Anutin.

Menurut laporan pejabat Thailand, empat tentara tewas pada Sabtu kemarin, sementara kedua pihak melaporkan terus berlangsungnya baku tembak dan serangan artileri. Kamboja belum memperbarui data korban militernya.

Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh jet tempur Thailand mengebom gedung hotel dan jembatan, sedangkan Thailand menyatakan beberapa warga sipil terluka akibat roket Kamboja.

Sejak Senin (7/12/2025) lalu, konflik ini menewaskan 15 tentara Thailand dan melukai 270 lainnya. Korban sipil juga terus bertambah, dengan enam orang luka-luka di Thailand dan setidaknya 11 tewas serta 59 terluka di Kamboja pada Jumat (12/12/2025).

Trump sebelumnya mengklaim dapat menghentikan pertempuran melalui komunikasi langsung dengan kedua perdana menteri. Ia menulis di media sosial bahwa “kedua negara siap untuk perdamaian,” setelah berbicara dengan mereka pada Jumat malam.

Namun, kedua pihak tidak menyebutkan gencatan senjata yang akan berlaku segera.

Pemimpin Kamboja menegaskan bahwa mereka harus melanjutkan perlawanan untuk melindungi kedaulatan. Sementara itu, Thailand memperingatkan agar AS tidak mengaitkan konflik ini dengan urusan perdagangan.

Perang perbatasan antara kedua negara telah berlangsung lama. Eskalasi terbaru terjadi pada 24 Juli ketika Kamboja menembakkan roket ke wilayah Thailand, yang dibalas dengan serangan udara.

Gencatan senjata yang dimediasi Trump dan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia sempat disepakati pada Oktober 2025, namun pelanggaran terus terjadi.

Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau yang menewaskan tujuh tentaranya, sementara Kamboja menyatakan ranjau itu sisa perang saudara 1980-an. (saf/ham)