
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri mengungkapkan upaya konkret Polri dalam melindungi hak-hak buruh dan menyelesaikan persoalan hubungan industrial. Satu di antaranya melalui pembentukan desk ketenagakerjaan yang digagas bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI).
Langkah ini juga melibatkan pelatihan 2.671 penyidik Polri di bidang ketenagakerjaan serta kolaborasi dengan serikat buruh dan dua perusahaan besar di Kabupaten Cirebon dan Brebes.
“Kami ingin memastikan buruh mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak atas pekerjaan. Untuk itu, kami bangun koordinasi lintas sektor dan melibatkan penyidik Polri agar bisa bergerak cepat saat ada laporan pelanggaran ketenagakerjaan,” ujar Jenderal Listyo Sigit dalam pidato perayaan Hari Bhayangkara ke-79 di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Hasilnya, pada Juni 2025, Polri berhasil memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK dari lima perusahaan untuk kembali bekerja di tempat yang baru. Dalam waktu dekat, 1.500 buruh lainnya juga akan dipekerjakan lagi.
Adapun total potensi penyerapan tenaga kerja dari dua perusahaan tersebut mencapai 35.000 orang.
Di sisi lain, Polri juga menggelar Operasi Pekat 2025 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan industri. Operasi ini menyasar aksi premanisme yang kerap mengganggu aktivitas ekonomi.
Dari operasi tersebut, Polri mengamankan 13.438 pelaku premanisme. Sebanyak 3.382 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 10.056 lainnya dilakukan pembinaan dengan menggandeng Dinas Sosial.
“Premanisme harus kita bersihkan dari kawasan industri agar investasi tumbuh, buruh nyaman bekerja, dan ekonomi rakyat bergerak. Survei terakhir menunjukkan 67 persen masyarakat puas dengan Operasi Pekat ini,” tegas Kapolri.
Jenderal Sigit juga menambahkan bahwa seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum yang humanis dan berpihak pada rakyat kecil. (faz/ipg)