Kasus Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,35 triliun

Irjen Pol. Cahyono Wibowo Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkapkan, kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat merugikan negara sebesar Rp1,35 Triliun.

“Total kerugian keuangan negaranya itu Rp1,35 triliun dengan kurs sekarang,” kata Irjen Pol. Cahyono Wibowo dilansir dari Antara, Senin (6/10/2025).

Cahyono mengatakan, jumlah total keruian itu merupakan total loss (kerugian total) dengan rincian 62.410.523,20 dolar AS atau setara Rp1,03 triliun dan Rp323.199.898.518.

Kerugian tersebut didasarkan dari jumlah uang yang telah dikeluarkan perusahaan listrik milik negara kepada pihak swasta, yaitu KSO BRN, untuk proyek pembagunan PLTU 1 Kalbar berkapasitas Output 2×50 megawatt (MW) yang tidak diselesaikan.

“Untuk kontraknya sendiri ini sebenarnya EPCC, yaitu Engineering Procurement Construction Commissioning. Artinya, yang dihasilkan adalah output-nya. Karena output-nya tidak berhasil maka dalam konteks kerugian keuangan negara ini adalah total loss,” katanya.

Kerugian tersebut ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (22/7/2025).

Sementara itu, Brigjen Pol. Totok Suharyanto Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri mengungkapkan, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yaitu FM selaku mantan direktur perusahaan listrik milik negara, HK selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Direktur Utama PT BRN, dan HYL selaku Direktur Utama PT Praba Indopersada.

Dia memaparkan bahwa dalam kasus ini, perusahaan listrik milik negara pada tahun 2008 mengadakan lelang untuk pembangunan PLTU 1 Kalbar di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Namun, sebelum pelaksanaan, terjadi pemufakatan untuk memenangkan PT BRN.

Dalam pelaksanaan lelang, KSO BRN-Alton-OJSC juga telah diatur agar diloloskan dan dimenangkan meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.

“Selain itu, diduga kuat bahwa perusahaan Alton-OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai oleh PT BRN,” ucap Totok. (ant/fan/saf/ipg)