Kemendagri dan Tempo Berkolaborasi Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Arif Zulkifli Direktur Utama Tempo Media Group mengapresiasi inisiatif Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi.

Menurutnya, selain memberi apresiasi, langkah itu juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

“Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikirnya dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Tito Karnavian Mendagri membenarkan hubungan baiknya dengan Tempo sejak masih bertugas di kepolisian. Namun, dia menegaskan kolaborasi ini murni karena kredibilitas Tempo sebagai media yang independen dan kritis.

“Kami menggandeng Tempo bukan karena kedekatan personal, tetapi karena Tempo adalah media yang kredibel. Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” tegas Tito.

Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah.

Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.

Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito menambahkan, metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.

“Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” jelasnya.

Tito menilai pendekatan itu berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.

“Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ucapnya.

Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebanyak Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ity bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tandasnya.

Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, Agus Jabo Priyono Wakil Menteri Sosial, Siti Zuhro Peneliti Utama Politik BRIN, dan para kepala daerah se-Indonesia.(rid/ham)