Khofifah Tambah Anggaran Bansos Rp43,19 Miliar untuk Penguatan Lima Program

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan tambahan anggaran untuk bantuan sosial senilai Rp43,19 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025. Tambahan anggaran itu untuk memperluas lima program bansos strategis yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jatim.

Khofifah mengatakan, dengan tambahan anggaran itu, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan mendapat dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.

“Negara harus hadir dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini sebelumnya menyasar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,4 miliar.

Tapi saat ini bertambah menjadi 5.000 KPM melalui tambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dengan anggaran Rp1,8 miliar. Penerima manfaat baru akan mendapat bantuan Rp1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu.

Penambahan juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Dari 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar.

Sehingga total menjadi 60.000 lansia penerima dengan anggaran Rp115 miliar. Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.

Kemudian untuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), ada tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp 15 miliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta.

Dari yang sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 miliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar.

Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas.

Dari yang semula 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,83 miliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 miliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.

Selanjutnya bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 miliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp5,45 miliar.

Dengan total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Bantuan itu mencakup sembilan jenis alat bantu seperti hearing aid, kursi roda, kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.

Khofifah mengatakan bahwa perluasan ini merupakan langkah untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang inklusif.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.(wld/bil/ham)