Khofifah Tinjau Program Penanganan Daerah Kumuh di Mojokerto Seluas 10 Hektare

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meninjau program penanganan kawasan kumuh di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto yang luasnya mencapai 10,07 hektare.

Program ini merupakan pilot project penanganan kawasan kumuh di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penanganan kawasan kumuh di Desa Kepuhanyar dilakukan secara terintegrasi dengan meningkatkan fungsi infrastruktur permukiman, mencakup pembangunan jalan lingkungan.

Kemudian perbaikan drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, hingga renovasi rumah tinggal layak huni (RTLH).

“Jadi di sini ada program terpadu di kawasan yang masuk kategori kumuh sedang. Mulai dari sumber air, drainase, pengolahan sampah 3R hingga pola-pola yang terintegrasi dari pusat, provinsi dan kabupaten,” kata Khofifah dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Luasan kawasan kumuh Desa Kepuhanyar yang mencapai 10,07 hektare tersebut statusnya masuk dalam skor kategori kumuh sedang. Sedangkan saat ini progres penanganan skala kawasan secara total mencapai 59,96 persen.

Adapun berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim di antaranya pembangunan sarana prasarana air bersih senilai Rp649.000.525, Pembangunan IPAL Komunal senilai Rp3.289.136.584 dan Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) senilai Rp798.846.000,.

Kemudian juga dilakukan Pembangunan Jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, beautifikasi kawasan senilai Rp8.058.245.159, serta Renovasi RTLH terhadap 23 unit rumah yang berkolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya dan menelan anggaran sebesar Rp460.000.000.

“Mudah-mudahan kalau nanti PJU nya sudah nyala semua, pengolahan sampahnya bahkan IPAL sudah terintegrasi, Insya Allah akan menjadi permukiman yang lebih sehat dan lebih comfortable bagi semua,” ujarnya.

Di sisi lain, Khofifah menyebut program Rutilahu yang dilakukan secara terintegrasi dengan TNI terus berjalan.

Tahun ini terdapat 1.900 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di berbagai daerah di Jatim. Penutupan program tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 11 November mendatang.

“Mudah-mudahan masyarakat semakin terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena rumah ini kan kebutuhan fundamental,” ungkapnya. (wld/saf/ipg)