
Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ditarget mulai beroperasi secara nasional pada September 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan usai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo Subianto Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menko Pangan mengatakan, pemerintah menargetkan peluncuran resmi dan pengoperasian koperasi nasional itu dilakukan pada 28 Oktober 2025, namun operasional tahap awal akan dimulai pada September.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan seusai rapat.
Hingga Kamis sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Menurut Zulhas sapaan akrabnya, koperasi-koperasi ini disiapkan untuk memotong rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya, koperasi Merah Putih akan menyalurkan kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah. Selain itu, koperasi akan bermitra dengan PT Pos Indonesia dan menjadi agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
Untuk mendukung operasional, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan dengan plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar untuk tiap koperasi. Zulkifli menegaskan dana ini bukan hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola profesional.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegasnya.
Koperasi akan didampingi dan dibina agar berkembang, dengan angsuran kredit dibayarkan dari keuntungan usaha koperasi. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan untuk memperkuat pengawasan dan implementasi.
Melalui program ini, pemerintah berharap koperasi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjaman daring ilegal. (bil/ham)