KPK Klaim Sudah Buat Kajian Pencegahan Korupsi di Bidang Lingkungan

Setyo Budiyanto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, lembaga antirasuah sudah membuat kajian pencegahan korupsi di bidang lingkungan.

“Ada di pencegahan, ada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring,” ujar Setyo Budiyanto Ketua KPK usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, (8/12/2025).

Melansir Antara, Setyo menyampaikan pernyataan tersebut merespons upaya pencegahan KPK terhadap korupsi di bidang lingkungan, terlebih setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Mengenai upaya hukum terhadap para penerima manfaat penebangan liar hutan, Setyo menjelaskan prioritas pertama KPK saat ini adalah penanganan korban bencana.

Walaupun demikian, dia mengatakan langkah ke depan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Untuk ke depannya, ya kami melihat di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi kami dengan kementerian terkait dengan yang membidangi urusan-urusan sumber daya kan sudah berjalan,” ucap Setyo.

Sebelumnya, terjadi bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (7/12/2025), total korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah tersebut mencapai 921 jiwa, dan 392 jiwa masih dinyatakan hilang.

Sementara itu, pada 3 Desember 2025, Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyatakan Prabowo Subianto Presiden menginstruksikan agar dampak bencana ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

Pada 7 Desember 2025, Prabowo Subianto Presiden menyampaikan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh. Salah satunya adalah pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak.(ant/mas/bil/rid)