KSP: Pendidikan Next Level Jadi Fondasi Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa

Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto Presiden menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Rabu (13/11/2025).

Menurut Qodari, Presiden berulang kali menekankan investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat.

“Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Pak Prabowo. Bagi Presiden, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan melanjutkan, program revitalisasi sekolah yang berjalan sudah menunjukkan hasil signifikan. Dari semula 14.173 sekolah pada tahun 2025, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi 16.140 sekolah, meskipun anggaran tetap Rp16,9 triliun.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah supaya percepatan program berjalan efektif.

Qodari mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan yang masuk prioritas revitalisasi, serta memanfaatkan dukungan dana CSR dan sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Prabowo.

Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, Pemerintah mengupayakan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

“Saya menyebutnya pendidikan next level, sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” jelas Qodari.

Kantor Staf Presiden, sambungnya, akan terus menjaga koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan.

Lebih lanjut, Qodari berpesan kepada para kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat. Sehingga, sarana yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan optimal.

“Jangan sampai alat digital yang disediakan justru tidak digunakan sesuai fungsinya. Barang bagus harus dimanfaatkan untuk belajar, bukan sekadar hiburan,” sebutnya.

Melalui dua program besar, yaitu revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, Pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

Kepala Staf Kepresidenan optimistis inisiatif itu melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

“Kami ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri,” pungkas Qodari.

Di forum yang sama, Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menegaskan, program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu dan merata di seluruh Indonesia.

“Program revitalisasi dan digitalisasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” katanya.

Mu’ti menjelaskan, visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat konstitusi dan poin keempat Asta Cita Prabowo Subianto Presiden, yaitu pendidikan bermutu untuk semua.

“Visi kami sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Asta Cita keempat Prabowo Presiden. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi menjadi prioritas nasional yang langsung diamanatkan kepada kami,” tandasnya.(rid/bil/ham)