
Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) RI memastikan telah menjamin hak tunjangan para guru hingga kepala sekolah yang bertugas di Sekolah Rakyat.
Tunjangan tersebut, kata Gus Ipul sapaan akrab Mensos, telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“InsyaAllah untuk hak guru dan kepala sekolah diberikan. Jadi, sudah dibahas dengan Kementerian PAN-RB dan BKN,” kata Gus Ipul waktu mengunjungi Sekolah Rakyat di Malang, Senin (8/9/2025).
Gus Ipul menjelaskan, skema tunjangan untuk kepala sekolah dan guru tersebut bakal menyesuaikan dengan jumlah nilai tunjangan di daerah.
“Jika tunjangan daerah lebih tinggi akan menyesuaikan dengan tunjangan di daerah, tapi kalau lebih kecil akan mengikuti rata-rata nasional,” tuturnya.
Di lain sisi terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat, hingga saat ini sudah dibangun 100 unit yang sudah beroperasi pada tahap 1A serta 1B.
Gus Ipul menargetkan, proses belajar mengajar di 65 Sekolah Rakyat ditargetkan bisa beroperasi pada akhir September 2025 atau masuk ke dalam tahap 1C.
Saat ini Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah masih berkoordinasi untuk melakukan persiapan supaya 65 Sekolah Rakyat tambahan itu bisa berjalan maksimal.
Gus Ipul mengatakan, persiapan itu mulai dari sarana prasarana hingga menunggu rampungnya seleksi kepala sekolah, guru, dan siswa siswi.
Mensos itu memprediksi, apabila 165 Sekolah Rakyat sudah beroperasi semua maka bisa menampung hingga 16 ribu pelajar yang masuk dalam kategori desil satu.
“Guru lebih dari dua ribu dan tenaga kependidikan lebih dari empat ribu orang,” tambahnya. (wld/saf/ipg)