Lini Masa Keretakan Hubungan Subandi-Mimik

Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, hubungan antara Subandi Bupati Sidoarjo dengan Mimik Idayana Wakilnya kembali jadi sorotan. Dinamika keduanya kerap mencuat ke publik, bahkan memicu spekulasi soal keretakan di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Padahal, saat dilantik Prabowo Subianto Presiden RI bersama 961 kepala daerah lain pada 20 Februari 2025, duet Subandi–Mimik kompak menyatakan fokus pada penguatan ekonomi berbasis UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Namun, dalam perjalanan kepemimpinannya, hubungan duet Subandi-Mimik ternyata tak semulus yang diperkirakan.

Melansir sumber berbagai, berikut rincian kronologi dan timeline konflik dua pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut:

20 Februari 2025: Subandi-Mimik Dilantik
Subandi dan Mimik Idayana resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo (Wabup) periode 2025–2030 oleh Prabowo Subianto Presiden. Keduanya menegaskan visi bersama: ekonomi UMKM, infrastruktur, layanan publik, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

19 Maret 2025: Viral Video Pernyataan Subandi
Sebuah video pendek Subandi yang menyebut anggota DPR menghambur-hamburkan uang viral di media sosial pada Maret lalu. Dalam video tersebut, ia mengatakan “Kene (Bupati dan Wabup) seng golek duwek, DPR menghambur-hamburkan uang.”

Alhasil, pernyataan ini pun menuai reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang kemudian menuntut Subandi mengklarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Meski demikian, viral video pada bulan Maret itu, masih belum terindikasi menyebabkan keretakan hubungan antara Subandi dengan Mimik. Bahkan Bupati Sidoarjo dengan Wakilnya dalam beberapa kesempatan masih tampak kompak saat menghadiri acara.

10 Juni 2025: Desakan DPRD Sidoarjo
Enam fraksi DPRD Sidoarjo (Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS-PPP, dan NasDem-Demokrat) akhirnya secara resmi mendesak Bupati Subandi meminta maaf atas pernyataannya. Hal itu disampaikan para anggota legislatif dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (10/6/2025) lalu.

17 Juni 2025: Subandi Minta Maaf, Dewan Walk Out
Subandi Bupati Sidoarjo kemudian menyampaikan permintaan maaf dalam sidang paripurna, Selasa (17/6/2025). Namun, sejumlah anggota dewan pada kesempatan itu justru walk out.

Mereka menilai Subandi tidak secara spesifik menyebutkan klarifikasi permohonan maaf atas pernyataannya yang viral pada 19 Maret 2025 lalu itu.

19 Juni 2025: Mimik Dukung Sikap Politik Gerindra
Adapun penolakan permintaan maaf itu juga berasal dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo, yang dalam pilkada serentak mendukung duet Mimik-Subandi. Menariknya, Mimik yang notabene merupakan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo sekaligus wakil Subandi, justru mendukung sikap politik partainya itu.

“Ibaratnya, kacang lupa kulitnya. Masyarakat tahu bahwa dia bisa menjadi bupati karena diusung partai kami, Gerindra. Sedangkan partai lain kan sebagai pelengkap. Ternyata tidak tahu diri, dan sama sekali tidak menghargai jerih payah kami,” kata Mimik, pada 19 Juni lalu.

19 Juni 2025: Mimik Mengaku Jarang Dilibatkan
Lebih lanjut, pada kesempatan itu Mimik mengungkapkan selama ini dirinya sebagai Wabup tidak dihargai oleh Subandi Bupati. Dalam pengelolaan pemerintahan dirinya mengaku diabaikan, bahkan juga kerap tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambil kebijakan.

Seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbub) mengatur insentif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K beberapa waktu lalu.

“Jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal Bupati dan Wakil Bupati itu merupakan kesatuan dalam pemerintahan,” ujarnya.

“Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak baik-baik saja,” tambahnya.

Dari penyataan itulah, isu keretakan hubungan Subandi–Mimik mulai tercium awak media. Apalagi, kabar tidak harmonisnya Subandi dengan Mimik kala itu secara tidak langsung juga dibenarkan sejumlah partai politik pengusungnya di Pilkada Serentak 2024.

23 Juni 2025: Partai Pengusung Buka Suara
Salah satu partai yang turut berkomentar adalah Golkar Sidoarjo. Adam Rusydi Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo mengatakan, meski tengah berkonflik, pihaknya tetap berkomunikasi baik dengan Subandi maupun Mimik.

“Golkar menjaga komunikasi baik dengan Pak Subandi maupun Bu Mimik. Kami berharap konflik atau perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan dengan tabayun dan komunikasi terbuka,” kata Adam, Senin (23/6/2025) lalu kepada awak media.

Meski begitu, kata Adam, Golkar menegaskan tidak ingin ikut campur dalam dinamika internal antara Subandi dan Mimik. Sebaliknya, pihaknya lebih memilih kerja kongkret. “Golkar tidak mau sibuk gaduh. Kami lebih memilih kerja kongkret. Ini soal komitmen moral dan politik kepada rakyat,” ujar Adam kala itu.

24 Juni 2025: Gerindra Jatim Berharap Fokus Kerja untuk Warga
Hal senada juga disampaikan Gerindra Jawa Timur (Jatim). Hidayat Wakil Ketua Gerindra Jatim meminta keduanya bisa bekerja maksimal untuk warga Sidoarjo.

“Kami harap keduanya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk warga Sidoarjo,” kata Hidayat, Selasa (24/6/2025) lalu.

25 Juni 2025: Mimik Bantah Keretakan dengan Subandi
Meski demikian, Mimik Idayana Rabu (25//6/2025) lalu, membantah kalau hubungannya dengan Subandi retak. Dia menegaskan bahwa hubungan kepemimpinannya dengan Bupati Sidoarjo itu dalam keadaan baik, sekaligus menepis rumor ketidakcocokan.

“Hoax, seng retak iku sopo sih (siapa sih yang retak). Media sendiri (yang menggoreng),” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan awak media, Rabu (25//6/2025) lalu.

Lebih lanjut, Mimik menegaskan komitmennya bersama Subandi membangun Kabupaten Sidoarjo secara kolaboratif. “Saya bersama Pak Subandi sudah berkomitmen memajukan dan kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Mimik juga menekankan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. “Tidak ada keretakan. Kami baik-baik saja. Love you Sidoarjo,” ungkapnya sambil memperagakan simbol cinta dengan jarinya kepada awak media saat itu.

17 September 2025: Konflik Baru Pasca-rotasi Pejabat
Sempat mereda, konflik terbaru keduanya kembali mencuat usai Subandi merotasi 60 pejabat ASN dalam pelantikan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025).

Subandi menegaskan mutasi adalah hal wajar untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan sudah mendapat izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi dapat izin atau tidaknya itu dari BKN. Dari Jakarta ke regional terus ke daerah lagi dan diproses tim. Kita lakukan pelantikan setelah ada izin dari BKN,” kata Bupati Sidoarjo.

Namun, Mimik yang notabene Wabup tidak hadir dalam pelantikan tersebut, meski sudah diundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

17 September 2025: Mimik Kritik Pelantikan

Dalam pernyataan terpisah, ia mengkritik pelantikan itu sebagai “cacat prosedur”. Mimik yang juga pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK) mengaku tidak mendapat laporan.

“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ujar Mimik kepada awak media, Rabu (17/9/2025)

Mimik menambahkan, dirinya tidak tahu siapa saja pejabat yang dimutasi karena informasi justru diperoleh dari media. Ia merasa hanya dijadikan formalitas.

“Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi.”

Selain itu, Mimik menyinggung dugaan pelanggaran kewenangan staf pribadi (spri) Bupati Subandi yang mengambil alih urusan teknologi informasi di BKD. “Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan,” ujarnya.

Dengan serangkaian kejadian sejak Maret ini, terhitung dalam kurun waktu tujuh bulan sejak dilantik, duet Subandi–Mimik sudah dua kali diguncang isu ketidakharmonisan. (bil/ipg)