Wamenaker: Perusahaan Tahan Ijazah Mantan Karyawan Bisa Dipidana
Rabu, 14 Mei 2025 | 21:51 WIB
Yassierli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menegaskan komitmen pemerintah memberantas praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional. Ini harus kita hentikan bersama,” kata Menaker di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025), yang dilansir Antara.
Lebih lanjut, Menaker mengungkapkan pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pungutan liar dan manipulasi informasi lowongan kerja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai langkah preventif, Yassierli mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaporan lowongan kerja secara terbuka dan transparan melalui platform SIAPkerja.
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam proses rekrutmen agar lebih efisien, objektif, dan bebas dari intervensi pihak ketiga.
Ia menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dari perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.
“Ini bukan semata-mata soal regulasi, melainkan soal integritas dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Yassierli.
Senada dengan Menaker, Fahrurozi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker menilai percaloan tenaga kerja bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap hak dasar pencari kerja.
“Adanya percaloan merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak,” kata Fahrurozi.
Dari sisi industri, Darwoto General Manager PT Megalopolis Manunggal Industrial Development (MMID) Kawasan Industri MM2100, mengapresiasi langkah yang diambil Kemnaker bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberantas praktik percaloan tenaga kerja.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang rentan terhadap praktik percaloan,” ujar Darwoto. (ant/bil/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
