Mendagri Koordinir Bantuan Pemerintah Rp48 Miliar untuk Bencana Sumatra

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan komitmen Pemerintah dalam mengoordinir penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatelra Barat, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun bantuan logistik dan kemanusiaan.

“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Di bawah koordinasi Mendagri, Pemerintah berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sekitar Rp48 miliar untuk penanganan bencana. Sejumlah pemerintah daerah telah merespons Surat Edaran Mendagri dengan menyalurkan dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.

Dukungan tersebut berasal dari Kalimantan Timur sebanyak Rp7 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur Rp5 miliar.

Selain itu, dukungan juga diberikan Pemprov Nusa Tenggara Timur sebanyak Rp1,5 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan Rp3 miliar. Lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe.

Dukungan juga diberikan daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.

“Totalnya sekitar Rp43 miliar,” ucap Mendagri.

Tito menambahkan, dukungan tersebut diperkuat dengan partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin Bursah Zarnubi Bupati Lahat. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan sekitar Rp5 miliar.

“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” jelas Mendagri.

Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Iwan Setiawan Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesia Political Review (IPR) menilai, kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatra menjadi alasan utama Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatra.

Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinir seluruh pemda agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatra, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” imbuhnya.

Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.

Tito menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai Rp268 miliar. Dana tersebut telah diterima tiga provinsi terdampak, masing-masing Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi Rp4 miliar per daerah.

Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.

“Atas penyaluran anggaran ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sangat cepat dalam mendukung penanganan bencana,” kata Mendagri.

Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.

“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” tegasnya.

Mendagri menekankan, Pemerintah terus mengupayakan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.(rid/iss)