
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengucurkan dana senilai Rp2,14 triliun untuk Sekolah Rakyat.
“Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026,” ujarnya dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, dilansir dari Antara, pada Rabu (30/7/2025).
Dari total 159 Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjalan tahun 2025, sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat sudah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025. Jumlah siswa yang diterima mencapai lebih dari 9.000 orang.
Rencananya, 1 Agustus nanti pemerintah akan kembali meluncurkan 37 Sekolah Rakyat, lalu menyusul 59 Sekolah Rakyat pada awal September 2025.
Sementara, 41 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam proses penyampaian data oleh Kementerian Sosial untuk disurvei Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” kata Sri Mulyani
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis Prabowo Subianto Presiden untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) mengungkapkan, Sekolah Rakyat menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan.
Dia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menjadi solusi nyata dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Sosial menentukan lokasi-lokasi yang dianggap sangat membutuhkan kehadiran Sekolah Rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, ini untuk anak-anak kita yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu,” sebutnya.(ant/dis/ham/rid)