Mensesneg: Tak Ada Pajak untuk Amplop Hajatan

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa isu mengenai rencana pengenaan pajak terhadap sumbangan dalam acara pernikahan tidak benar dan belum diberlakukan.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo dalam agenda konferensi pers di ruang kerja wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025), merespons ramainya perbincangan publik terkait wacana pajak atas hadiah atau amplop dalam kegiatan sosial, seperti hajatan pernikahan.

“Teman-teman di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sudah menjelaskan mengenai isu yang sedang ramai di publik. Bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, itu tidak ada, belum,” kata Prasetyo seperti dilaporkan Antara.

Sebelumnya, viral di media sosial kabar bahwa pemberian amplop atau sumbangan dalam hajatan akan dikenai pajak oleh pemerintah.

Hal itu diungkap Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

“Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal defisit. Bahkan, kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah,” katanya.

Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa aturan perpajakan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta tidak menyasar kegiatan sosial nonkomersial.

Rosmauli Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu mengatakan isu itu muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum.

Rosmauli menjelaskan meskipun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis bisa menjadi objek pajak, ada pengecualian yang sangat penting untuk dipahami.

“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” kata Rosmauli di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu.(ant/iss)