Mensos: Penerimaan Sekolah Rakyat Harus Diperketat Tanpa KKN

Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) menegaskan penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus dilakukan secara ketat serta transparan tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data. Wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada yang tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya saat sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, Minggu (4/5/2025).

Melansir Antara, Gus Ipul menjelaskan, proses seleksi didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan secara kolektif, tidak secara individu.

Proses verifikasi melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.

“Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf, miskin ekstrem atau miskin,” ujarnya.

Ia mencontohkan, profil yang layak menerima manfaat program ini adalah janda buruh tani yang menghidupi empat anak.

“Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya,” tegasnya. (ant/bil/iss)