
Kementerian Sosial (Kemensos) memperpanjang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat hingga dua pekan sebagai bentuk pendekatan adaptif bagi siswa.
“Anak-anak butuh waktu lebih untuk beradaptasi. Karena itu, MPLS di Sekolah Rakyat tidak hanya seminggu seperti di sekolah umum. Ini bagian dari pendekatan kemanusiaan,” kata Saifullah Yusuf Menteri Sosial saat berada di Sekolah Rakyat di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Selasa (22/7/2025).
Gus Ipul, sapaannya, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dimulai pada 14 Juli 2025 sudah sesuai rencana. Tapi ia mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama sarana dan prasarana pendukung.
“Saya sudah melihat hal-hal yang sesuai rencana secara umum. Tapi memang masih ada yang perlu perbaikan. Kami terus berupaya memenuhi kekurangan itu,” ujarnya.
Pihaknya saat ini sedang melengkapi kebutuhan tenaga pendidik dan penunjang, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, hingga petugas keamanan. Selain itu, infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih dan listrik juga terus dibenahi.
“Tenaga guru dan kepala sekolah sudah cukup. Tapi untuk tenaga pendidik pendamping seperti wali asuh, kami masih butuh tambahan. Misalnya, dari kebutuhan sembilan wali asuh, baru ada enam. Itu akan kami tutupi dengan SDM Kemensos dan kerja sama dengan pemda,” ucapnya.
Ia mengatakan, meski belum sempurna, para siswa sudah merasa betah dan mulai menikmati proses belajar.
“Mereka bilang makanannya enak, guru dan kepala sekolahnya baik, dan lingkungannya nyaman. Itu artinya kita berada di jalur yang benar,” ucapnya.
“Kami ingin pastikan tidak hanya kuantitas yang meningkat, tapi juga kualitas layanan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk memberi ruang tumbuh yang adil bagi semua anak bangsa,” imbuhnya.
Seperti diketahui, MPLS di Sekolah Rakyat tidak melibatkan tes akademik, melainkan pemetaan minat dan bakat, serta program matrikulasi sebagai tahap awal pembelajaran.
Kemensos menargetkan hingga akhir Juli 2025 terdapat 100 Sekolah Rakyat yang sudah operasional secara nasional. Di Jawa Timur sendiri, jumlah Sekolah Rakyat rencananya akan bertambah menjadi 19 lembaga pada tahun ajaran 2025/2026.(ant/ris/ipg)