Menteri LH Mendorong Adanya Standar Baku Penanganan Satwa di Indonesia

Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyebut, Indonesia sampai sekarang belum punya standar penanganan satwa.

Pernyataan itu diungkapkan Hanif waktu melakukan kunjungan kerja di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, Rabu (7/5/2025) siang.

Menurutnya, standar penanganan satwa antara lain mencakup luasan lahan minimal yang wajib dipenuhi lembaga konservasi ex-situ seperti kebun binatang.

“Sebenarnya binatang ini harus ada di berapa area, berapa luas meter persegi. Ini Indonesia belum punya standar. Beberapa negara sudah ada standar tapi belum tentu bisa diterapkan di Indonesia,” katanya.

Lalu, belum ada rencana aksi nyata strategis sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang besar.

“Kita sering disebut mega biodiveritas. Beberapa jenis binatang, kita memiliki keragaman yang paling tinggi di dunia. Ini kita belum mempunyai rencana strategisnya,” ungkapnya.

Termasuk standar penanganan ketika pengelolaan satwa mengalami over kapasitas.

“Katakan kita punya binatang yang banyak kemudian bagaimana kemudian penanganan yang sudah over capacity itu yang kita belum punya standar penanganan yang lebih, begitu,” bebernya.

Lebih lanjut, Hanif nenyebut, standar itu sedang dirumuskan melalui diskusi intensif dengan forum komunikasi kebun binatang seluruh Indonesia.

“Kita harus punya standar itu,” ucapnya.

Menteri LH melanjutkan, susunannya sudah diajukan ke Prabowo Presiden RI untuk ditetapkan sebagai Peraturan Presiden.

“Ini sedang kami sampaikan. Penyusunan dokumennya sudah selesai. Sekarang sedang memasuki masa proses registrasinya. Ini mudah-mudahan segera cepat selesai,” tuturnya.

Dia menargetkan, Juni mendatang ketentuan untuk standar penanganan satwa sudah ada.

“Jadi ketika kita akan mencoba memulainya di bulan pertengahan tahun kita sudah mampu membangun instrumen-instrumen itu,” tandasnya.(lta/rid)