Menteri PKP Cek Langsung Rutilahu di Surabaya yang Akan Diperbaiki Lewat Program BSPS

Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI mengecek kondisi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Surabaya yang akan dibantu perbaikan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagian dari program nasional tiga juta rumah.

Peninjauan itu dilakukan di Kelurahan Mojo, Surabaya, Kamis (16/10/2025), tepatnya di rumah milik warga atas nama Desi Novitasari.

“Untuk Kota Surabaya, kami melakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respons cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Nanti kita persiapkan seminggu ini skema lahan, skema pembiayaan, skema hukum, kemudian skema teknis dan juga penghunian,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Adapun kondisi rumah Desi Novitasari yang dicek, berukuran 3×3 meter, dihuni empat orang, tanpa kamar mandi, dan ventilasi udara yang memadai.

“Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung, dua-duanya tepat sasaran (sesuai program BSPS). Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki dan mudah-mudahan Ibu, nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni,” ucap Ara sapaan akrab Menteri PKP kepada Desi di lokasi.

Rencananya rumah Desi akan mulai direnovasi pada 27 Oktober mendatang, pukul 10.00 WIB melalui program BSPS.

Sementara BSPS di Kota Surabaya sendiri, dialokasikan total untuk 187 unit rumah, dengan 64 unit di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pada kesempatan tersebut, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyambut baik apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi Surabaya yaitu ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni (RTLH), yang mustahil diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

“Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu. Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Ia menjelaskan, proses seleksi penerima manfaat di tahun depan yang akan langsung didampingi oleh Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” imbuhnya.

Atas kolaborasi dengan pemerintah pusat ini, ia optimistis permasalahan RTLH di Surabaya bisa selesai seluruhnya tahun 2028. “InsyaAllah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH,” tutupnya. (lta/bil/ham)